Sukses

Hanura Desak KPU Pastikan Kesiapan Logistik Pemilu

Lantaran, tenggat waktu distribusi logistik di seluruh Indonesia semakin singkat yakni hingga 20 maret mendatang.

Partai Hanura mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan kelancaran logistik pemilihan umum legislatif. Bukan hanya produksi, kualitas ketepatan, kecepatan, tetapi juga distribusi dan keamanannya.

"Posisi hari ini adalah H-48 menjelang pileg. Kita sangat ingin memastikan bahwa logistik pemilu sudah siap, 9 April depan. Pemerintah harus mengawal betul kesiapan dan distribusi surat suara dan bilik suara," kata Ketua Fraksi Hanura DPR RI, Sarifuddin Sudding dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (19/2/2014).

Kata, Sudding, waktu distribusi logistik di seluruh Indonesia semakin singkat, yakni hingga 20 Maret 2014 mendatang. Apalagi, selain faktor teknis, dampak dari bencana yang menimpa beberapa wilayah di Indonesia juga harus disiasati.

Apalagi, Bawaslu sendiri telah menyatakan ketersediaan suara untuk 25 provinsi terancam molor karena 10 dari 15 paket pengerjaan ditangani percetakan yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang terdampak bencana.

"KPU Pusat harus meminta data terbaru ke KPU daerah yang terkena bencana soal update kotak suara atau bilik suara yang rusak dan hilang, Setelah itu, pengiriman logistik susulan harus dipercepat," tuturnya.

Anggota Komisi III ini juga menjelaskan, partainya juga mengkritisi ketidaksiapan KPU dalam menyediakan surat suara dengan huruf braille untuk para pemilih penyandang disabilitas.

"Saat ini KPU hanya menyediakan surat suara dengan huruf Braille untuk calon DPD RI saja. Harusnya juga untuk calon DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota," papar Sudding.

Padahal, ketersediaaan surat suara khusus itu sebenarnya sudah tertuang pada Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang pemilihan anggota legislatif, yang secara umum menjelaskan bahwa para pemilih dengan keterbatasan harus mendapatkan hak seluas-luasnya termasuk mendapat fasilitas mengenal calon anggota dengan huruf braille. "Jangan sampai penyelenggaraan pemilu ini disebut diskriminatif," tukasnya. (Adm/Riz)

Baca Juga:
SBY: Pemilu Bukan untuk Ditakuti
Ketua KPU Akui Pengiriman Logistik Pileg 2014 Terkendala
40% Bilik dan Kotak Suara di DKI Terbuat dari Kardus

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.