Menteri LH: Semua Kekuatan Bekerja Padamkan Karhutla, Enggak Benar Kita Abai

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, menegaskan pemerintah bersama berbagai unsur terus berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dia membantah anggapan bahwa pemerintah mengabaikan penanganan kebakaran tersebut.

"Semua kekuatan sedang bekerja untuk memadamkan api. Jadi, tidak benar kalau seolah-olah kita abai," kata Jumhur kepada wartawan di Jakarta, Selasa (13/10/2026). 

Dia menjelaskan, penanganan karhutla melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kabupaten dan provinsi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Manggala Agni, Kementerian Lingkungan Hidup, kepolisian, TNI, hingga komunitas masyarakat.

Selain pemadaman, pemerintah juga melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga sengaja membakar lahan.

Jumhur menyebut puluhan orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, sebanyak 68 perusahaan pemilik konsesi telah disegel dan masih menjalani proses verifikasi.

Menurut Jumhur, penanganan terhadap perusahaan perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip strict liability atau pertanggungjawaban mutlak, terutama terkait kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi mereka.

Dia menjelaskan, verifikasi diperlukan untuk membedakan perusahaan yang diduga sengaja melakukan pembakaran dengan perusahaan yang lahannya terdampak kebakaran.

Jumhur mencontohkan, kebakaran di wilayah konsesi yang lahannya belum dibuka perlu ditelaah secara berbeda dari kebakaran di area perkebunan yang telah ditanami kelapa sawit.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa lebih dari 60.000 personel gabungan dari berbagai instansi dikerahkan untuk mendukung operasi pemadaman karhutla melalui jalur darat.

Pengerahan personel difokuskan di sejumlah daerah, terutama Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan.

Teddy mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan mengenai jumlah personel dan perkembangan penanganan karhutla dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Dalam laporan tersebut, pemadaman masih berlangsung di lahan dengan luas total sekitar 639 hektare yang tersebar di enam provinsi, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatra.