Cara Dishub Jakarta Cegah Truk Tabrak JPO

Liputan6.com, Jakarta - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan melengkapi seluruh Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), flyover, dan underpass dengan rambu batas ketinggian kendaraan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya mitigasi untuk mencegah terulangnya insiden kendaraan angkutan barang yang menabrak JPO.

"Sebagai langkah mitigasi, Dishub memperkuat upaya pencegahan sesuai tugas dan kewenangannya agar kejadian serupa tidak terulang. Dishub akan melengkapi JPO, flyover, dan underpass di wilayah DKI Jakarta dengan rambu batas ketinggian kendaraan," kata Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Dody Setiono, Kamis (16/7/2026).

Dia menjelaskan, Dishub DKI Jakarta saat ini tengah menginventarisasi dan mengidentifikasi kebutuhan rambu batas ketinggian pada lokasi-lokasi yang belum dilengkapi.

“Saat ini sedang dilakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan rambu pada lokasi-lokasi yang belum dilengkapi,” ungkap Dody.

Dia menyampaikan, ketentuan batas ketinggian kendaraan mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni maksimal 4.200 milimeter atau 4,2 meter.

Selain pemasangan rambu, Dishub DKI bersama Polda Metro Jaya juga akan memperkuat pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang, terutama terkait kepatuhan dimensi kendaraan, tata cara pemuatan barang, serta pemenuhan ketentuan keselamatan lalu lintas.

“Pengawasan juga menjadi bagian dari upaya penanganan kendaraan Over Dimension dan Over Load (ODOL),” kata Dody.

Di sisi lain, Dishub DKI juga akan meningkatkan sosialisasi kepada perusahaan angkutan dan pengemudi mengenai kepatuhan terhadap batas dimensi kendaraan, tata cara pemuatan barang yang aman, kewajiban memastikan kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, serta kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

Selain itu, Dody juga menanggapi usulan soal pemasangan Overheight Vehicle Detection System. Ia menyebut teknologi tersebut merupakan salah satu alternatif mitigasi untuk mencegah kendaraan yang melebihi batas ketinggian memasuki ruas jalan tertentu.

“Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) merupakan aset Dinas Bina Marga, sehingga pemasangan perangkat pada prasarana menjadi kewenangan pemilik aset. Dari sisi kewenangan Dinas Perhubungan, langkah yang dilakukan adalah melengkapi perlengkapan lalu lintas berupa rambu batas ketinggian kendaraan,” ujar Dody.