KPK Sesalkan Langkah Raja Juli soal Amplop Bupati Kuansing

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan langkah Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni yang tak langsung melaporkan dugaan gratifikasi saat menerima amplop berisi uang dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, seharusnya Raja Juli segera melaporkan pemberian amplop dari Bupati Kuansing ke KPK. Pasalnya, hal tersebut merupakan bentuk gratifikasi.

“Sepatutnya ketika seorang penyelenggara negara menerima sesuatu, termasuk amplop yang juga berisi uang tersebut, melaporkannya ke KPK melalui pelaporan gratifikasi, sehingga dalam laporan gratifikasi itu juga dilampirkan amplop yang ada isinya tersebut,” kata Budi, dikutip Rabu (8/7/2026).

Budi menjelaskan, KPK saat ini memang sudah menerima laporan Raja Juli terkait dugaan adanya gratifikasi. Mehut disebut melapor dengan menolak pemberian amplop dari Suhardiman.

Namun, laporan tersebut dikirimkan oleh Raja Juli tanpa bukti amplop. Sebab Menhut sudah mengembalikannya kepada Bupati Kuansing.

"Sehingga kami juga di sini kita belum mengecek ya isian dari amplop tersebut,” ujar Budi.

Terlepas dari itu, Budi memastikan bahwa laporan Menhut terkait dugaan gratifikasi telah diterima oleh KPK, meski ada jarak waktu antara pemberian, pengembalian amplop dan juga pelaporan. Hal itu pun akan didalami oleh pihaknya dalam kasus Bupati Kuansing.

"Pada prinsipnya setiap laporan yang disampaikan kepada KPK diterima. Setelah diterima kemudian dilakukan analisis, verifikasi. Oleh karena itu tadi kami sampaikan soal spare waktu itu juga jadi materi yang akan dianalisis dari proses penerimaan tanggal 2 Juni kemudian dikembalikan tanggal 12 Juni," terangnya.

"Kemudian Jumat pekan lalu dilaporkan ke KPK yaitu tanggal 3 Juli. Nah timing-timing itu juga nanti akan menjadi materi pendalaman oleh tim di pencegahan," imbuh Budi.