Suasana Kantor Pusat Hanania Travel Pasca Digeruduk Kasus Penipuan Umrah

Liputan6.com, Jakarta - Suasana Kantor Pusat Hanania Travel di Tower 88 lantai 20G, Kota Kasablanka (Kokas), Jakarta Selatan atau Jaksel tampak tutup pada Jumat (29/5/2026). Hanania Travel diketahui tersandung kasus dugaan penipuan umrah.

Diketahui, Kamis 28 Mei 2026, calon jemaah meluapkan emosinya ke Hanania Travel lantaran gagal berangkat umrah. Mereka lalu menggeruduk kantor Hanania Travel.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com di lokasi, nampak pintu kaca kantor yang berwarna gelap terlihat tertutup dan terkunci. Listrik di area dalam kantor juga padam.

Tidak tampak adanya aktivitas pegawai maupun lalu lalang calon jemaah di sekitar kantor yang berada di kawasan Mal Kokas tersebut. Namun, tak nampak tanda-tanda penyegelan kantor.

Pada dinding bagian depan kantor masih terpampang logo Hanania Group yang lengkap dengan keterangan layanan perjalanan umrah.

Kemudian, di sisi pintu masuk kantor juga terlihat bahwa akses door lock elektronik masih menyala, sementara papan penunjuk ruangan bertuliskan 20G dan OFF-20G juga masih terpasang.

Koridor menuju kantor pusat Hanania Travel juga tampak sepi. Tidak terlihat antrean maupun aktivitas pelayanan sebagaimana operasional kantor pada hari kerja biasanya.

Sementara, berdasarkan informasi yang tercantum di laman Instagram resmi @hananiagroup.id, kantor Hanania Travel di Tower 88 lantai 20G, Kokas masih mencantumkan jadwal operasional normal, yakni beroperasi Senin hingga Jumat pukul 09.00–17.00 WIB, Sabtu pukul 10.00–16.00 WIB.

Jadwal libur operasional kantor Hanania Travel disebutkan berlangsung hanya pada Minggu dan hari libur nasional. Sedangkan, pada Jumat (29/5/2026) bukan lah hari libur nasional.

Sebelumnya, bos Hanania Travel Ahmad Syah Farhan Rachman, digiring ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya usai menjalani mediasi dengan sejumlah calon jemaah yang gagal berangkat umrah.

Pantauan di Polda Metro Jaya, Kamis (28/5/2026), Ahmad Syah Farhan keluar dari Gedung SPKT Polda Metro Jay sekitar pukul 19.39 WIB.

Kemunculannya langsung jadi perhatian calon jemaah yang sejak sore menunggu di luar gedung. Beberapa korban langsung menghampiri untuk menyampaikan keluhan, beberapa orang yang lain menyorakinya.

Dua korban tampak berbicara langsung dengan Ahmad Syah Farhan sambil berjalan menjauh dari Gedung SPKT Polda Metro Jaya.

Di tengah obrolan itu, Ahmad Syah Farhan lebih banyak mendengarkan. Sesekali ia merespons dengan anggukan kepala.

Suasana sempat ramai ketika petugas kemudian mengarahkan Ahmad Syah Farhan untuk meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor.

"Itu anggota saya yang bawa, mau diarahkan ke Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya," kata seorang polisi kepada para korban.

Sebelumnya ratusan calon jemaah umrah melaporkan Direktur Utama Hanania Group Ahmad Syah Farhan Rachman ke Polda Metro Jaya.

Mereka mengaku sudah melunasi biaya perjalanan, namun tak diberangkatkan, sedangkan uang refund belum juga ada kepastian.

Laporan dibuat setelah mediasi panjang antara perwakilan jemaah dengan pihak Hanania Group, Kamis (28/5/2026). Laporan polisi tercatat dengan nomor: LP/B/3825//2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Joko, salah satu perwakilan jemaah, mengatakan para korban awalnya masih mencoba mencari jalan damai sebelum menempuh persoalan itu ke ranah pidana.

"Teman-teman rata-rata sudah lunas, tapi proses keberangkatannya enggak jelas. Refund juga enggak berhasil meyakinkan kami," kata Joko di Polda Metro Jaya, Kamis (28/5/2026).

Joko mengatakan, masalah keberangkatan sebenarnya sudah terjadi sejak periode Maret dan Syawal 2026. Sejumlah jemaah yang dijadwalkan berangkat batal terbang meski pembayaran sudah dilunasi.

Bahkan, calon jemaah untuk pemberangkatan 11 Juni, 17 Juni hingga Juli dan Agustus mengaku juga belum mendapat kepastian.

"Ada yang sudah lunas, tapi bukti pelunasan, tiket, kepastian keberangkatan, belum ada informasi jelas," ujarnya.

Dalam mediasi, kata Joko, Ahmad Syah Farhan mengakui adanya masalah internal perusahaan yang membuat mayoritas jemaah belum bisa diberangkatkan.

"Dia mengaku ada miss di manajemen dan keuangan perusahaan," ucapnya.

Joko mengungkap, berdasarkan pengakuan Farhan saat diskusi, persoalan finansial perusahaan sudah muncul sejak 2025. Menurut dia, Hanania tetap membuka pemberangkatan 2026 dengan harapan keuntungan dari jemaah baru bisa menutup masalah lama.

"Dia bilang 2025 sudah minus. Tahun 2026 tetap buka jemaah dengan harapan surplus bisa nutup kekurangan sebelumnya, tapi ternyata enggak berhasil," katanya.

Para jemaah pun semakin resah ketika mendengar dugaan biaya operasional perusahaan membengkak. Namun Joko menegaskan penyebab detail persoalan keuangan itu merupakan urusan internal perusahaan.

Yang membuat korban makin panik, kata dia, adalah pengakuan bahwa dana jemaah yang sudah dibayarkan diduga sudah tidak tersedia.

"Kita yang Juni, Juli, uang harusnya aman dong karena belum berangkat. Tapi dia juga akui uang itu sudah enggak ada," ujarnya.

Dalam mediasi, jemaah sebenarnya meminta kepastian soal refund. Namun mereka mengaku tidak mendapat jaminan yang cukup.

"Surat pernyataan kita udah enggak percaya lagi. Yang Syawal juga katanya ada perjanjian, tapi meleset juga," kata Joko.

Menurut dia, sebagian besar korban kini hanya berharap uang mereka bisa kembali.

"Rata-rata kita maunya refund," katanya.

Jumlah kerugian yang dialami korban pun bervariasi. Ada jemaah yang mengaku rugi Rp 60 juta, ada keluarga yang kehilangan Rp 500 juta karena mendaftarkan belasan anggota keluarga.

"Tadi ada ibu-ibu sampai marah, dia bilang kerugiannya Rp 700 juta," ujar Joko.

Dalam laporan ke polisi, para korban menjerat terlapor dengan dugaan penipuan, penggelapan, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU.

Hari itu, sekitar 127 orang datang ke Polda Metro Jaya. Mereka mewakili lebih dari 300 jemaah. Bahkan menurut Joko, jumlah korban secara keseluruhan diduga bisa jauh lebih besar.

"Per kloter bisa 30 orang. Kalau total keseluruhan, mungkin ratusan. Data pastinya harus dikonfirmasi ke pihak Hanania," katanya.

Meski menempuh jalur pidana, para jemaah mengaku masih membuka ruang penyelesaian bila ada jaminan nyata pengembalian dana.

"Kalau memang ada cara jelas untuk refund, tentu kita juga senang. Enggak perlu pidana," tandasnya.