Eks Dirjen Kementerian PU Jadi Tersangka

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus (Kejati DK) Jakarta menetapkan mantan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum, Dwi Purwantoro (DP), sebagai tersangka.

DP diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi berupa pemerasan, gratifikasi, serta penyalahgunaan kewenangan dalam sejumlah proyek di lingkungan Direktorat Jenderal SDA.

Tidak hanya DP, penyidik juga menetapkan dua tersangka lain dalam perkara terpisah di kementerian yang sama. Mereka adalah Riono Suprapto (RS) selaku Sekretaris Dirjen Cipta Karya, dan AS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Keduanya dijerat atas kasus dugaan korupsi Pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin pada Sekretariat Ditjen Cipta Karya.

Kasipenkum Kejati Jakarta, Dapot Dariarma, mengungkapkan bahwa tersangka DP diduga kuat menerima suap dalam bentuk uang tunai dan fasilitas kendaraan mewah dari pihak korporasi.

"DP menerima suap berupa uang tunai sebesar lebih dari Rp2 miliar dan dua unit mobil mewah berupa CRV dan Innova Zenix dari beberapa BUMN Karya dan Pihak Swasta terkait beberapa proyek pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air," kata Dapot kepada wartawan, Kamis (21/5/2026).

Sementara itu, untuk klaster kasus di Ditjen Cipta Karya, tersangka RS dan AS diduga menguras uang negara dengan modus membuat kegiatan operasional palsu.

"Sedangkan peranan RS dan AS telah secara bersama-sama melakukan rekayasa proyek fiktif pada Sekretariat Jenderal Cipta Karya Periode 2023 dan 2024 dengan kerugian negara setidaknya lebih dari Rp16 miliar rupiah," jelas Dapot.

Dalam proses penyidikan, tim Kejati Jakarta bergerak cepat dengan menyita dua unit mobil mewah milik DP dan sejumlah uang tunai dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat sebagai barang bukti. Penyidik saat ini juga tengah membidik keterlibatan pihak lain, baik dari internal Kementerian PU, BUMN, maupun pihak swasta.

"Saat ini penyidik terus melaksanakan pengembangan penyidikan, dengan melakukan pemeriksaan saksi, ahli keuangan negara, dan tersangka serta melakukan pelacakan dan penyitaan aset guna menambah jumlah pemulihan kerugian keuangan negara," imbuhnya.

Atas perbuatannya, DP dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf a subsidiair Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B ayat (1) dan (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau Pasal 605 ayat (2) atau Pasal 606 ayat (2) KUHP Baru (UU No 1/2023).

Sementara RS dan AS disangka melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 jo. Pasal 20 KUHP Baru jo. Pasal 18 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketiga tersangka kini telah resmi ditahan untuk 20 hari ke depan. Tersangka DP mendekam di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan RS dan AS dijebloskan ke Rutan Cipinang, Jakarta Timur.