Melihat Respons Warga Soal Aturan Bayar Pajak Kendaraan Bekas Tak Perlu KTP Pemilik Lama

Liputan6.com, Jakarta - Kebijakan baru dari Korlantas Polri yang menghapus kewajiban membawa KTP pemilik lama saat membayar pajak kendaraan bekas disambut positif oleh para wajib pajak. Bagi sebagian masyarakat, aturan ini dinilai mampu memangkas hambatan administrasi yang selama ini kerap menyulitkan, terutama bagi mereka yang belum melakukan proses balik nama kendaraan.

Salah satunya dirasakan oleh Indah, yang mengaku sebelumnya sempat mengalami kendala saat hendak membayar pajak kendaraan.

"Kendala karena pemilik KTP pemilik pertamanya itu tidak ada di rumah alasannya," kata Indah di Samsat Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Kamis (16/4/2026).

Dengan adanya kebijakan baru ini, Indah menilai proses pembayaran pajak menjadi jauh lebih mudah dan cepat tanpa harus bergantung pada dokumen pemilik sebelumnya.

"Kita hanya datang membawa berkas yang dibutuhkan, setelah itu pajak bisa kita bayarkan, seperti itu," ungkapnya.

Kebijakan ini memang dihadirkan untuk mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan. Kini, wajib pajak tidak lagi diwajibkan membawa KTP pemilik lama, sehingga proses administrasi menjadi lebih sederhana.

Adapun alur pembayaran tetap berjalan seperti biasa, dimulai dari pengambilan nomor antrean, penyerahan berkas untuk diverifikasi, hingga validasi data oleh sistem. Setelah itu, besaran biaya akan ditentukan dan wajib pajak tinggal menunggu panggilan untuk melakukan pembayaran.

Petugas kemudian kembali melakukan verifikasi sebelum transaksi dilakukan. Pada tahap akhir, wajib pajak akan menerima bukti pembayaran berupa Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran serta pengesahan STNK.

Sebelumnya, proses ini kerap terkendala bagi wajib pajak yang belum melakukan balik nama kendaraan, karena diwajibkan membawa KTP pemilik lama yang tidak selalu mudah diperoleh.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPT Samsat Ciledug, Idam Kholik, menilai kebijakan ini akan mendorong masyarakat untuk lebih patuh dalam membayar pajak.

"Kebijakan ini karena mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak karena kami dari sisi pendapatan otomatis naik," kata Idam kepada Liputan6.com.

Meski demikian, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Polda Metro Jaya dan Pemerintah Provinsi sebagai acuan pelaksanaan di lapangan. Hal ini dinilai penting agar kebijakan dapat diterapkan secara jelas dan tidak menimbulkan kebingungan.

Di sisi lain, muncul pula kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan data kendaraan yang masih atas nama pemilik sebelumnya. Oleh karena itu, masyarakat tetap disarankan untuk melakukan proses balik nama kendaraan.

"Disarankan untuk balik nama, nanti mempermudah si pemilik yang kedua ini sekarang tidak perlu nyari-nyari KTP si pemilik lama," ungkapnya.