Said Abdullah Tegaskan DPR Tak Pernah Putuskan Penutupan Ritel Modern, Kewenangan pada Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Anggaran DPR RI, MH Said Abdullah, menegaskan bahwa kabar yang menyebut DPR mendukung penutupan gerai ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret tidak tepat.

Pernyataan tersebut disampaikan di Surabaya menyusul beredarnya wacana publik yang mengaitkan penguatan Koperasi Desa dengan penutupan ritel modern. Said menegaskan, DPR tidak memiliki kewenangan untuk mencabut izin usaha perusahaan swasta.

“Perlu kami tegaskan, DPR RI tidak pernah mengambil keputusan untuk menutup usaha ritel modern mana pun. DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Soal izin usaha dan operasional perusahaan adalah kewenangan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang,” ungkap Said Abdullah, Senin (23/02/2026).

Ia menjelaskan, kewenangan perizinan berada di ranah eksekutif, termasuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta kementerian teknis seperti Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Perdagangan.

Said menjelaskan, isu tersebut berawal dari diskursus mengenai penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi desa. Dalam sejumlah rapat kerja dan forum resmi, muncul aspirasi agar koperasi desa mendapat ruang tumbuh lebih besar di tengah persaingan usaha.

Namun ia menekankan, diskursus tersebut bukan keputusan formal DPR, melainkan bagian dari pembahasan kebijakan ekonomi kerakyatan.

Secara nasional, pemerintah memang terus mendorong penguatan koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan sektor UMKM menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja.

Menurut Said, pengembangan koperasi desa merupakan bagian dari agenda pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan berbasis komunitas, bukan untuk mematikan pelaku usaha lain.

“Kita membangun ekonomi desa secara kolaboratif, bukan konfrontatif. Koperasi harus diperkuat, UMKM harus didorong naik kelas, tetapi pada saat yang sama kepastian hukum dan iklim investasi tetap harus dijaga. Ekonomi Pancasila mengajarkan keseimbangan, bukan pertentangan,” tegasnya.

Legislator yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan itu menegaskan kembali bahwa DPR memiliki fungsi pembentukan undang-undang, penganggaran, dan pengawasan, bukan kewenangan teknis untuk menutup perusahaan.

Sikap DPR, kata dia, adalah mendorong harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar koperasi desa dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Ibu Ketua DPR RI konsisten menjalankan fungsi kelembagaan secara konstitusional. Tidak pernah ada kebijakan DPR yang bersifat sepihak atau di luar kewenangan konstitusi. Kita semua berkepentingan menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kepercayaan publik,” pungkasnya.