Mendagri: Seluruh Akses Jalan Nasional di Aceh hingga Sumbar Sudah Pulih

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, seluruh akses jalan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sudah pulih dan dalam kondisi fungsional sehingga mobilitas antarwilayah utama dapat berjalan normal.

"Jalan darat ini ada jalan nasional, ada jalan provinsi, kabupaten-kota, jalan desa, dan juga ada jembatan-jembatan," kata dia dalam Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Tito memastikan masyarakat bisa kembali menjalani kehidupan secara normal. Dengan terus menurunnya jumlah pengungsi dan mulai pulihnya aktivitas ekonomi antar daerah.

"Akses jalan nasional umumnya sudah terhubung semua. Dan juga jalan desa," ungkap dia.

Lebih lanjut, Tito menegaskan pemerintah pusat sejak awal telah melakukan mobilisasi nasional untuk menangani dampak bencana. Mobilisasi ini melibatkan TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta seluruh unsur pemerintah daerah (Pemda).

"Kemudian kami melakukan cross-checking kepada semua bupati dan wali kota yang dihadiri oleh gubernur atau wakil gubernur, dan juga harus dipengecekan kita di lapangan," jelas Tito.

Tito juga memastikan berbagai indikator pemulihan mulai dari jalannya pemerintahan, layanan publik dasar, akses jalan, aktivitas ekonomi, hingga ketersediaan kebutuhan vital masyarakat telah selesai.

"Baik itu pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan. Kemudian akses daerah baik provinsi, jalan nasional, semuanya sudah beres," kata dia.

Di kesempatan yang sama, Tito menyampaikan progres pembangunan jembatan di wilayah terdampak bencana yang telah difungsikan kembali dan akses daerah kini kian terhubung.

"Banyak yang fungsional, ada yang menggunakan jembatan. Jembatan sementara bailey, jembatan armco, atau jembatan lain," kata dia.

Sebelumnya, Tito menyatakan proses normalisasi penuh wilayah terdampak bencana Sumatera diperkirakan membutuhkan waktu hingga 2–3 tahun.

Tito menjelaskan, normalisasi penuh mencakup pembangunan infrastruktur secara permanen, termasuk jalan, jembatan, dan sungai yang membutuhkan waktu panjang karena skala kerusakan yang luas.

“Normalisasi penuh saya sampaikan mungkin kira-kira 2–3 tahun. Kenapa? Karena memang mengeruknya, termasuk tadi jalan-jalan yang kabupaten, jalan provinsi, ini mengerjakannya kan sangat banyak ruas yang kena untuk dipermanenkan,” kata Tito usai konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Meski begitu, Tito mengungkapkan kondisi fungsional di daerah terdampak memungkinkan untuk dipulihkan dalam waktu relatif singkat, terutama jika pembersihan lumpur hingga pembukaan akses dasar dilakukan secara masif.

“2 bulan juga normal kalau kita genjot masalah lumpurnya,” ujar Tito.

Ia menyampaikan, istilah normal dalam waktu dua bulan tersebut merujuk pada normal fungsional, bukan normal permanen. Normal fungsional berarti akses dasar sudah dapat digunakan masyarakat, kendati belum sepenuhnya dibangun secara permanen.

“Dalam 2 bulan bisa saya katakan normal fungsional bahasanya ya, bukan normal permanen. Normal fungsional itu artinya kalau jalannya bisa dilalui, kemudian lorongnya bisa dilalui,” jelas Tito.

Sementara itu, untuk mencapai kondisi normal dan pulih permanen, pemerintah masih harus menyelesaikan sejumlah pekerjaan besar, mulai dari pengaspalan ulang jalan hingga mengganti jembatan darurat dengan membangun jembatan permanen.

“Tapi untuk mengaspal kembali, memperlebar jalan, jembatan yang tadinya sekarang ini jembatan darurat menjadi jembatan permanen, it takes time lah,” ujarnya.