Pemerintah Cabut 28 Izin Perusahaan Terbukti Melanggar Aturan Sebabkan Bencana Sumatera

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan hingga menyebabkan bencana di tiga provinsi di Pulau Sumatera, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

"Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat konferensi pers di Istana, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas virtual yang dipimpin Prabowo dari London, Senin (19/1/2026). Rapat tersebut secara spesifik membahas hasil laporan investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran.

28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 perusahaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman seluaas 1.010.592 hektare. Serta 6 perusahaan di bidang tambang perkebunan dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan kayu atau PBPHHK.

Secara menyeluruh, Prasetyo Hadi merinci Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk pemerintah telah berhasil menertibkan dan menguasai kembali 4,9 juta hektare perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan.

Dari luasan tersebut, sebesar 900 ribu hektare dikembalikan sebagai hutan konservasi dalam rangka keanekaragaman hayati dunia, termasuk di dalamnya seluas 81.793 hektare berada di taman nasional Tesso Nilo Provinsi Riau.

"Kemudian pasca-kejadinya bencana hidrometeorologi Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Satgas PKH mempercepat proses audit di tiga provinsi tersebut," pungkasnya.