Viral Warkop di Kawasan Bundaran HI Gunakan Trotoar, Begini Kata Pramono

Liputan6.com, Jakarta - Viral Warung Kopi (Warkop) "HI Sawargi" di kawasan Bundaran HI, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, menggunakan trotoar. Satpol PP sudah memberikan teguran kepada pengelola warkop.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, teguran yang diberikan tidak berkaitan dengan izin tempat usaha. Melainkan karena penggunaan trotoar oleh warung kopi untuk menempatkan kursi dan mejanya.

"Jadi usaha yang diberikan (izin), kebetulan saya mengikuti, adalah usaha tempatnya. Bukan kemudian menggunakan trotoar untuk bisa dimanfaatkan. Itu izinnya berbeda," kata Pramono, Minggu (11/1/2026).

Pramono menegaskan, pihaknya tidak pernah mengizinkan penggunaan trotoar sebagai tempat usaha.

"Kalau untuk trotoar, sekali lagi, pasti saya tidak izinkan. Karena itu adalah fasilitas publik. Jadi, kalau lokasinya memang sudah mendapatkan izin, tetapi kalau trotoarnya, sekali lagi, saya pasti tidak izinkan," tegas dia, dilansir Antara.

Warga mengeluhkan keberadaan Warkop HI Sawargi yang menggunakan trotoar. Video dan foto yang menunjukkan meja dan kursi warung kopi menempati trotoar di Bundaran HI menyebar di media sosial.

Merespons keluhan warga, Satpol PP Jakarta Pusat bertindak. Mereka mendatangi lokasi warkop untuk memberikan teguran langsung. Teguran ini untuk menghentikan praktik penggunaan trotoar sebagai area komersial dan mengembalikan fungsi trotoar sebagaimana mestinya.

Larangan penggunaan trotoar untuk tempat usaha tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Dalam Pasal 25 disebutkan, setiap orang dilarang berdagang di bagian jalan atau trotoar.

Berikut bunyi lengkap Pasal 25 Perda Nomor 8 Tahun 2007:

Pasal 25

(1) Gubernur menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.

(2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (2).