Lindungi Keanekaragaman Hayati, Pemerintah Tetapkan Konservasi Perairan Wetar Barat Maluku

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah resmi menetapkan 325.238,02 hektare perairan Wetar Barat di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.

Penetapan kawasan ini berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89 tahun 2025 tertanggal 31 Desember 2025 dan diberi nama Taman Perairan Wetar bagian Barat.

Kawasan ini mencakup dua unit pengelolaan wilayah, yakni perairan Wetar Barat dan perairan di Selatan Pulau Wetar, sebagai langkah untuk melindungi wilayah dengan keanekaragaman hayati laut tinggi sekaligus menopang keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Direktur Konservasi Ekosistem Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Firdaus Agung mengatakan, penetapan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk melindungi ekosistem laut  bernilai tinggi di wilayah timur Indonesia.

"Taman di Perairan Wetar Bagian Barat terdiri atas zona inti seluas 2.726,42 hektare, zona pemanfaatan terbatas seluas 322.408,07 hektare, serta zona pemanfaatan lainnya seluas 103,53 hektare. Penataan zonasi ini menjadi dasar pengelolaan kawasan konservasi yang terukur dan berbasis perlindungan ekosistem," ujar Firdaus, melansir Antara, Sabtu (10/1/2025).

Penetapan kawasan konservasi ini dipimpin oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan pendampingan Konservasi Indonesia (KI) melalui rangkaian kegiatan sejak 2022.

Pendampingan tersebut meliputi penilaian Cepat Kelautan (Marine Rapid Assessment), penyusunan zonasi, dan konsultasi antar pemangku kepentingan di berbagai tingkat pemerintahan, meliputi desa, kabupaten, dan provinsi.

Marine Ecology Manager Konservasi Indonesia Jimy Kalther menjelaskan bahwa perairan Wetar Barat termasuk dalam sistem ekologi yang luas, bahkan menjadi koridor pergerakan bagi megafauna laut.

"Kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai habitat lokal, tetapi juga bagian dari jalur pergerakan megafauna laut. Karena itu, pengelolaannya perlu berbasis sains agar fungsi ekologisnya dapat terlindungi secara menyeluruh," ungkap Jimy.

Sejalan dengan Jimy, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama konsorsium lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebelumnya telah meluncurkan panduan analisis biaya manfaat kawasan konservasi dalam mendukung pengelolaan konservasi perairan atau Marine Protected Area (MPA) 30 persen laut Indonesia sebagai kawasan konservasi pada tahun 2045.

Dalam acara peluncuran di Jakarta pada Kamis, 24 April 2025. Direktur Konservasi Ekosistem KKP Firdaus Agung menyebut panduan itu dapat memberikan peta jalan yang lebih jelas dan praktis tentang bagaimana melakukan analisis biaya dan manfaat untuk perencanaan dan pengelolaan MPA dalam mendukung target global dalam melindungi 30 persen perairan Indonesia.

"Kita selalu meng-highlight manfaat konservasi untuk ekologi dan untuk ekosistem. Jadi kita lebih paham manfaatnya untuk karang dan juga manfaatnya untuk masyarakat sekitar, serta manfaat untuk pemerintah daerah," ujar Firdaus.

Hasil Marine Rapid Assessment mengidentifikasi dua lokasi penting sebagai area pemijahan ikan yakni di Desa Ustutun, Pulau Lirang, sebagai area pemijahan ikan imperator (Monotaxis grandoculis) dan juga area pemijahan salah satu jenis kakap (Macolor macularis) di Desa Telemar.

Selain itu, wilayah tersebut juga memiliki atol dengan dengan tingkat tutupan terumbu karang yang tergolong sangat baik.

"Taman di Perairan Wetar Bagian Barat ditetapkan untuk melindungi terumbu karang, termasuk atol, padang lamun, dan mangrove, sekaligus menjaga jalur migrasi mamalia laut seperti hiu paus, paus sperma, dan paus biru kerdil," tutup Jimy.