Mendagri Tito Minta Percepat Pendataan Hunian Korban Bencana di Aceh Lewat Peran Keuchik, Apa Itu?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah, khususnya di wilayah Aceh, untuk mengoptimalkan peran keuchik dalam mempercepat pendataan kerusakan hunian masyarakat pascabencana.

Diketahui, keuchik adalah sebutan kepada kepala desa yang biasa dipakai oleh masyarakat Aceh. Tito menjelaskan, data tersebut penting sebagai acuan pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak.

"Berkaitan dengan masalah hunian, Bapak, kuncinya adalah kecepatan data. Jadi ada yang rusak ringan, kategorinya tiga. Rusak ringan, rusak sedang, rusak berat," ujar Tito saat mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, seperti dikutip Jumat (2/1/2026).

Dia menjelaskan, dalam proses pemulihan pascabencana, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan dukungan biaya kepada masyarakat terdampak.

"Hunian rusak ringan diberikan bantuan sebesar Rp 15 juta, rusak sedang Rp 30 juta. Sementara hunian rusak berat dan hilang, pemerintah mengupayakan pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta memfasilitasi dana tunggu hunian (DTH)," ucap Tito.

Namun, lanjut dia, dana bantuan tersebut tidak secara cuma-cuma digelontorkan. Pemerintah, kata Tito, wajib memiliki data valid korban terdampak yang dikoordinasikan oleh para gubernur, kemudian dilaporkan kepada BNPB dan jajaran terkait.

"Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah melaporkan data tersebut secara cepat. Namun yang dari Aceh, mohon kalau bisa lebih cepat lagi. Karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat. Padahal pemerintah menunggu data itu. Oleh karena itu, data ini kuncinya pertama kali adalah dari para bupati dan wali kota," terang Tito.

Tito menambahkan, dalam kunjungannya ke Kabupaten Aceh Utara beberapa waktu lalu, terdapat persoalan yang menghambat pendataan, yakni hilangnya data kependudukan masyarakat sehingga menyulitkan proses verifikasi.

Oleh karena itu, dia mengusulkan agar peran keuchik dapat dioptimalkan untuk melakukan pendataan tersebut. Selanjutnya, data dilaporkan secara bertahap kepada bupati/wali kota untuk diverifikasi bersama Kapolres dan Kajari setempat.

"Nah, ini tidak harus menunggu sampai selesai, tapi bergelombang. Silakan data masuk, kemudian diserahkan, diserahkan ke BNPB. Nanti BNPB juga akan share kepada Menteri Sosial, langsung dibayarkan," papar mantan Kapolri ini.

Ia mencontohkan, percepatan pendataan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah berhasil mempercepat upaya pemulihan.

Pasalnya, setelah data dilaporkan, masyarakat terdampak memperoleh bantuan langsung dari pemerintah dan berangsur meninggalkan lokasi pengungsian.

"Nah, ini yang kami lihat, ini adalah salah satu kecepatan ini, datanya menjadi kunci. Untuk itu, saya mohon dengan hormat, mungkin untuk di Aceh, Pak Gubernur, Pak Wagub, bupati-bupati yang 18, yang daerahnya terdampak, ini secepat mungkin datanya (dapat dilaporkan)," Tito menutup.