Mendagri Terbitkan SE Penggunaan Bantuan Keuangan dan Pergeseran Anggaran pada Daerah Bencana

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.1/9772/SJ tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) serta Pergeseran Anggaran dalam APBD Daerah Bencana. Surat yang ditujukan kepada kepala daerah di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) tersebut diteken Mendagri pada Kamis, 11 Desember 2025.

SE tersebut memberikan pedoman kepada Pemda terdampak bencana dalam menggunakan bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan Pemda lainnya. Selain itu, surat tersebut juga mengatur mekanisme pergeseran anggaran dalam APBD untuk percepatan penanganan bencana. SE ini diterbitkan untuk memastikan dukungan anggaran dapat segera digunakan secara tepat, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Dalam surat tersebut, Tito menekankan agar bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun Pemda dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga sarana dan prasarana dasar. Surat ini juga merinci berbagai kebutuhan yang mencakup tiga komponen tersebut.

“Penampungan dan hunian sementara, seperti tenda, terpal, matras, tali tambang,” tulis Tito mengenai salah satu sarana dan prasarana dasar yang perlu diperhatikan daerah terdampak bencana.

Lebih lanjut, bagi Pemda yang masih menetapkan kondisi tanggap darurat, penggunaan bantuan dapat dianggarkan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) melalui pembebanan langsung dengan sejumlah tahapan yang diatur dalam surat.

Apabila kondisi tanggap darurat telah berakhir, penggunaan bantuan dari pemerintah pusat maupun Pemda lainnya dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, sesuai dengan kewenangannya pada program, kegiatan, dan subkegiatan, serta kode rekening belanja berkenaan dengan tahapan yang diatur dalam surat.

Sebelumnya, Tito Karnavian mengungkapkan ada sejumlah pemerintah daerah (pemda) di Sumatera yang terkena bencana hanya memiliki sisa anggaran belanja tak terduga (BTT) sebesar Rp2 miliar, Rp1 miliar, bahkan ada yang hanya tersisa Rp750 juta.

Menurut dia, kondisi keuangan yang hanya tersisa sedikit yang dimiliki Pemda karena saat ini sudah akhir tahun. Dia pun sudah melaporkan hal tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto, yang langsung direspons dengan penyaluran anggaran sebesar Rp 4 miliar bagi masing-masing kabupaten terdampak bencana.

"Sangat surprise kami, saya sangat berterima kasih betul atas nama rekan-rekan kepala daerah ya terutama yang 52 kabupaten ditambah 3 gubernur, karena beliau (Presiden) menyampaikan langsung bukan Rp2 miliar tapi dibantu Rp4 miliar," kata Tito di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan bahwa penyaluran uang tersebut diperkirakan akan sampai kepada rekening pemda pada hari ini maupun besok, Rabu (10/12/2025).

Untuk mengelola anggaran itu, dia pun sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh daerah agar dana tersebut betul-betul dipakai untuk kebutuhan masyarakat yang mengungsi.

"Karena spesifik gitu ya. Masalah kebutuhan perempuan, masalah popok, pampers, kemudian ada yang minta sabun, detergen, sampo, lain-lain itu bisa diambil dari situ. Plus cadangan punya pemerintah daerah sendiri BTT yang masih ada," katanya.

Menurut dia, seluruh kepala daerah perlu mempertanggungjawabkan tambahan anggaran dari Presiden tersebut dan jangan sampai disalahgunakan. Dia menegaskan anggaran itu harus digunakan hanya untuk kepentingan rakyat.

"Bapak Presiden minta jangan sampai mengambil kesempatan di tengah-tengah kesempitan, kesulitan rakyat. Ini sanksinya akan sangat berat, dunia akhirat," kata dia, dilansir Antara.