Indonesia Pacu Pasar Karbon Berintegritas, Hutan Jadi Senjata Utama di ASEAN

Liputan6.com, Jakarta- Kementerian Kehutanan (Kemnhut) menegaskan komitmen nasional membangun pasar karbon yang berintegritas tinggi. Langkah ini juga memperkuat kesiapan ASEAN menuju target emisi nol bersih (net zero).

Penasehat Senior Menteri untuk Perubahan Iklim Kemenhut, Haruni Krisnawati mengatakan, sektor kehutanan berada di jantung strategi iklim Indonesia, sekaligus menjadi tulang punggung sistem nilai ekonomi karbon yang tengah dibangun pemerintah.

Hal itu disampaikan Kemenhut RI dalam sesi “Potential of Forestry as a Key Sector to Accelerate Indonesia’s High-Integrity Carbon Market Development” di Paviliun ASEAN COP 30 UNFCCC di Belem, Brasil (13/11).

“Hutan telah lama menjadi bagian integral dari identitas, ekonomi, dan strategi iklim Indonesia dan kini, dalam ekonomi iklim baru, hutan juga berada di pusat sistem nilai ekonomi karbon kami yang dirancang tidak hanya untuk mengurangi emisi, tetapi juga untuk menciptakan insentif nyata bagi penggunaan lahan berkelanjutan, inklusi sosial, dan investasi dalam solusi berbasis alam,” ujar Haruni seperti dikutip dari siaran pers, Sabru (15/11/2025).

Haruni melanjutkan, Indonesia juga telah memperkuat dasar regulasi pasar karbon melalui Perpres 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, yang diperbarui melalui Perpres 110/2025, menghadirkan tata kelola yang terintegrasi untuk mekanisme pasar berbasis kepatuhan maupun sukarela.

"Kebijakan tersebut dilengkapi dengan Sistem registri nasional yang telah beroperasi penuh, Prosedur MRV yang kuat dan transparan, Mekanisme untuk menghindari penghitungan ganda, dan Keselarasan penuh dengan Pasal 6 Perjanjian Paris," tutur Haruni.

Haruni menjelaskan, Kemenhut RI juga memimpin implementasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Targetnya, penyerapan karbon bersih sebesar –140 juta ton CO₂e pada 2030 melalui mitigasi berbasis hutan dan penggunaan lahan.

"Sektor kehutanan menyumbang lebih dari 60% potensi mitigasi Indonesia. Implementasi FOLU Net Sink 2030 dijalankan melalui lima pilar utama: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Peningkatan Cadangan Karbon melalui rehabilitasi hingga 600 ribu ha/tahun, Konservasi Hutan & Keanekaragaman Hayati, Pengelolaan Ekosistem Gambut dengan target pemulihan >3 juta ha, dan Penguatan Kebijakan & Sistem Informasi," jelas Haruni.

Selanjutnya, demi memperkuat tata kelola pasar karbon sektor kehutanan, Haruni menjelaskan Kementerian Kehutanan menyiapkan empat regulasi turunan, termasuk revisi aturan perdagangan karbon, zonasi dan rencana pengelolaan hutan, pengelolaan kehutanan sosial, serta pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi.

"Jika Indonesia kini memasuki fase implementasi pasar karbon, termasuk: Program REDD+ yurisdiksi di Kalimantan Timur dan Jambi, Integrasi proyek karbon sukarela dengan akuntansi nasional, dan Operasionalisasi platform bursa karbon di bawah OJK," jelasnya.

Harubi meyakini, melalui arsitektur ini, Indonesia menargetkan mobilisasi pembiayaan hingga Rp 200 triliun untuk mencapai FOLU Net Sink 2030.

“Partisipasi sektor swasta sangat penting, tetapi manfaat perdagangan karbon harus kembali pada masyarakat lokal. Prinsip keadilan iklim menjadi landasan kami,” dia menandasi.

Sebagai informasi, dalam forum COP30, Indonesia mendorong ASEAN tampil sebagai blok kepemimpinan di pasar karbon global melalui: (1) Pembentukan platform dialog standar karbon ASEAN, (2) Penguatan kerja sama Selatan–Selatan untuk pelaksanaan Pasal 6, dan (3) Pengembangan program kehutanan bersama secara regional.

Diketahui, kerja sama dilakukan tidak hanya akan memperluas akses pasar, tetapi juga memperkuat posisi tawar kolektif kawasan untuk dapat berbicara dengan satu suara dalam mempromosikan integritas, keadilan, dan kerja sama yang saling menguntungkan di pasar karbon global.