Pemkab Kukar dan OIKN Resmikan Kesepakatan Batas Wilayah IKN, Pelayanan Publik Tetap di Bawah Kukar

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) resmi menandatangani berita acara kesepakatan penegasan batas wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Kegiatan berlangsung di Multifunction Hall, Kantor Kemenko 3 Tower 2, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, pada Selasa (21/10/2025).

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Kepala OIKN M. Basuki Hadimuljono, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji, Bupati Kutai Kartanegara dr. Aulia Rahman Basri, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor, serta Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo. Acara juga dihadiri perwakilan Kodam VI/Mulawarman dan Polda Kaltim.

Selain menegaskan batas wilayah, kegiatan ini turut dirangkai dengan penandatanganan kesepakatan percepatan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di IKN antara OIKN dan pemerintah daerah terkait. Turut menyaksikan acara tersebut Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri Safrizal Zakaria Ali, Deputi Informasi Geospasial Dasar BIG Mohammad Arief Safyii, serta sejumlah pejabat dari Pemkab Kukar dan kecamatan yang berada di sekitar wilayah IKN.

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi menjelaskan, kegiatan ini merupakan langkah awal menuju pembentukan pemerintahan daerah khusus IKN. Menurutnya, penataan administrasi wilayah menjadi bagian penting dalam mempersiapkan struktur pemerintahan baru.

“Penataan administrasi wilayah merupakan hal penting yang perlu dipersiapkan, termasuk penegasan batas antara IKN dengan Kabupaten PPU, Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, dan Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Thomas.

Ia menambahkan, tujuan utama penegasan batas ini adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan memperjelas kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Kepala OIKN M. Basuki Hadimuljono menyampaikan apresiasi atas kerja keras tim teknis yang telah memetakan batas wilayah dengan berbagai pihak.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim teknis yang telah bekerja keras memetakan batas-batas wilayah ini. Menyatukan persepsi dan kepentingan bukan hal mudah, tapi akhirnya kita bisa mencapai kesepakatan bersama,” ujar Basuki.

Sementara itu, Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa wilayah di Kukar yang termasuk dalam delineasi IKN, seperti Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa, sebagian Loa Janan, dan sebagian Loa Kulu, masih menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Kabupaten Kukar hingga terbentuknya pemerintahan daerah khusus.

“Kepres terkait pemindahan ibu kota negara belum ditetapkan, sehingga secara kewilayahan daerah ini masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kukar,” jelas Aulia.

Ia menambahkan, Pemkab Kukar akan tetap memastikan pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat tetap berjalan normal selama masa transisi.

“Masyarakat tidak perlu khawatir. Pemerintah Kabupaten Kukar berkomitmen memastikan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ini bagian dari langkah kita menuju pemerintahan daerah khusus nantinya,” pungkasnya.