BPKH Targetkan Rp 188,9 triliun untuk Dana Kelola Keuangan Jemaah Haji 2025

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah menjelaskan, pengelolaan dana haji di Indonesia berlandaskan pada empat peran strategis sebagaimana diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2014.

Fadlul merinci, empat peran tersebut adalah, satu investasi untuk memaksimalkan manfaat jemaah haji. Kedua, meningkatkan kualitas layanan ibadah melalui imbal hasil yang disalurkan sebagai subsidi biaya haji.

"Ketiga, menjamin efisiensi dan transparansi dalam penggunaan dana dan keempat memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan umat Islam melalui proyek sosial dan ekonomi di dalam negeri," kata Fadlul dalam The 7th International Hajj Fund Forum, yang menjadi bagian dari gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di JIEXPO Convention Center, Jakarta, seperti dikutip dari keterangan pers, Kamis (9/10/2025).

Fadlul menyatakan, empat peran tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan perjalanan finansial jutaan calon jemaah yang mempercayakan tabungan hidupnya kepada BPKH. Sejauh ini, kata Fadlul, BPKH mencatat pertumbuhan dana kelolaan yang konsisten.

"Dari Rp166,54 triliun pada tahun 2022, menjadi Rp171,64 triliun di tahun 2024. Target tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp188,9 triliun," catat dia.

Fadlul menambahkan, hingga Agustus 2025, sebesar 75,9% dana atau Rp130,39 triliun dialokasikan untuk investasi yang fokus pada sukuk, reksadana, investasi langsung, dan emas, sementara sisanya Rp41,39 triliun ditempatkan di instrumen likuid seperti deposito dan giro. Termasuk, pertumbuhan investasi sebesar 1,92% dan lonjakan penempatan dana sebesar 15,59% dalam satu tahun terakhir.

"Strategi ini menjamin dua hal likuiditas tinggi untuk operasional haji dan imbal hasil optimal melalui instrumen syariah yang aman," jelas Fadlul.

Fadlul memastikan, BPKH juga memperluas peran strategisnya di luar negeri dengan membentuk anak perusahaan BPKH Limited di Arab Saudi. Perusahaan ini bergerak di sektor-sektor penting dalam ekosistem haji, termasuk perhotelan, properti, catering, dan transportasi.

“Dengan BPKH Limited, kami bisa mengamankan layanan berkualitas langsung untuk jemaah Indonesia sekaligus memaksimalkan manfaat investasi lokal,” tegasnya.

Imbal hasil dari dana investasi tidak hanya diam, tetapi langsung dikembalikan kepada jamaah dalam bentuk layanan nyata.

Contohnya, pada musim Haji 2025, BPKH mencatat beberapa pencapaian penting seperti peningkatan pasokan 475 ton rempah-rempah Nusantara untuk konsumsi haji. Pengamanan 9 hotel berkualitas tinggi (8 di Makkah, 1 di Madinah). Penyediaan makanan siap saji pada 6 waktu penting selama puncak ibadah haji dan Kerja sama dengan Kementerian Agama dalam pengelolaan area komersial hotel untuk membuka peluang bagi UMKM Indonesia.

“Kami tidak hanya mendanai, tapi menghubungkan langsung UMKM Indonesia dengan pasar di Tanah Suci. Produk seperti rendang kini punya saluran distribusi yang langsung ke konsumen haji,” Fadlul menandasi.

Dengan capaian tersebut, Fadlul meyakini BPKH telah menempatkan pengelolaan Dana Haji Indonesia sebagai benchmark global, yang dikelola dengan prinsip syariah, transparan, dan akuntabel.

"Kami percaya bahwa sinergi berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika global akan menjaga pengelolaan ini tetap efisien, adil, dan bermanfaat luas bagi jamaah dan umat Islam," ujar Fadlul.

Sebagai informasi, hingga Agustus 2025, nilai manfaat yang dihasilkan BPKH mencapai Rp8,10 triliun, naik 6,86% dibanding tahun sebelumnya. Sebagian besar atau Rp6,39 triliun berasal dari hasil investasi.