450 Daftar Calon Pejabat Kementerian Haji Bakal Disaring Kejagung, Wamen: Kita Ingin Super Tim

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Haji dan Umrah menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penyelenggaraan haji, agar semakin transparan, serta profesional.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak saat beraudiensi dengan Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Manthovani, dan Sekretaris Jamintel, Sarjono Turin di kantornya, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

"Kami membahas peluang sinergi dalam pengawasan tata kelola kelembagaan hingga penyelenggaraan haji, yang mencakup proses pengadaan dan penyediaan layanan, persiapan keberangkatan, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, hingga pasca penyelenggaraan haji," kata dia.

Danhil mengungkapkan, pihaknya menyerahkan lebih dari 450 daftar nama calon sumber daya manusia dari Kementerian Agama (Kemenag) dan lintas kementerian serta lembaga yang akan mengisi struktur di kementeriannya, untuk dilakukan screening dan tracking oleh Kejagung.

Menurut dia, ini dilakukan agar para aparatur yang bergabung nanti memiliki integritas dan rekam jejak yang baik.

"Kami menginginkan adanya super tim di tubuh Kementerian Haji dan Umrah, mengingat agenda keumatan ini bersifat reguler dan krusial. Untuk itu, peran Kejaksaan dalam membantu proses screening dan tracking menjadi sangat penting dilakukan," tegas Dahnil.

Dahnil menambahkan, Kejaksaan juga akan dilibatkan dalam mengawal proses pengadaan layanan haji, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga penyediaan konsumsi dan kesehatan. 

"Langkah ini diambil untuk menutup peluang terjadinya kebocoran anggaran dan memastikan setiap kontrak layanan berjalan secara akuntabel," harap eks juru bicara Prabowo saat menjabat menteri pertahanan itu.

Dahnil yakin, dukungan Kejaksaan sangat krusial dalam membangun tata kelola kelembagaan yang bersih.

 “Kami ingin memastikan Kementerian Haji dan Umrah dibangun di atas fondasi integritas, sehingga pelayanan kepada jemaah haji benar-benar optimal,” dia menandasi.

Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah menggunakan skema baru dalam pengelolaan layanan jamaah haji Indonesia 2026 dengan hanya melibatkan dua perusahaan penyedia layanan (syarikah) di Arab Saudi dari sebelumnya delapan syarikah.

Wakil Menteri (Wamen) Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan penunjukan dua syarikah ini bisa menekan ongkos perjalanan haji 2026.

"Alhamdulillah, biaya layanan yang dikelola oleh syarikah berhasil kita tekan lebih dari 200 riyal. Dari sebelumnya 2.300 riyal, tahun ini menjadi 2.100 riyal tanpa pungli dan tanpa manipulasi," kata Wamen Haji dan Umrah Dahnil di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Kementerian Haji dan Umrah telah menetapkan dua syarikah yakni Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service dan Albait Guest.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan haji, sekaligus mencegah praktik manipulasi dan pungutan liar (pungli) dalam proses pengadaan layanan.

Ia menjelaskan awalnya terdapat 150 syarikah yang ikut lelang. Setelah dilakukan penyaringan yang ketat, akhirnya terpilih dua syarikah yang akan melayani jamaah Indonesia.

"Syarikah itu yang ikut seleksi ada lebih dari 150 syarikah. Dalam proses lelang dan segala macam terpilih, awalnya ada tinggal 50, kemudian ada tinggal sekitar 20, kemudian terakhir itu ada tinggal empat, dan terakhir nanti akan dipilih dua syarikah," ujar Dahnil.

Selain pengurangan jumlah syarikah, kata dia, pemerintah juga menetapkan skema kontrak jangka panjang untuk penyediaan layanan haji. Kontrak tidak lagi dilakukan setiap tahun, melainkan bersifat multi-tahun.

"Kontraknya tidak lagi tahunan, tetapi langsung tiga tahun. Ini untuk mencegah praktik-praktik manipulasi dan umpan balik negatif dalam proses lelang syarikah di Arab Saudi," ujarnya.