Puan: Banjir Bali Jadi Ujian Kapasitas Negara Lindungi Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban jiwa dan kerugian besar akibat banjir yang melanda sebagian besar wilayah Bali.

Merespons hal itu, Puan menekankan pentingnya langkah cepat pemerintah pusat maupun daerah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

“Banjir Bali menelan korban jiwa, merusak rumah warga, melumpuhkan aktivitas perdagangan, bahkan pariwisata yang menjadi nadi ekonomi. Ini bukan sekadar bencana alam, melainkan ujian kapasitas negara dalam melindungi rakyat,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (11/9/2025).

"Pemerintah harus bergerak cepat memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi sejak hari pertama,” sambung mantan Menko PMK itu.

Puan mengingatkan sejumlah langkah teknis yang perlu segera dilakukan, mulai dari distribusi bantuan darurat berupa makanan, air bersih, obat-obatan, pakaian, hingga kebutuhan khusus bayi, anak, dan lansia.

Politisi dari PDI Perjuangan itu juga menegaskan pentingnya penyediaan pengungsian yang layak, fasilitas kesehatan darurat, serta akses pendidikan sementara bagi anak-anak.

“Pendataan akurat dan transparan atas korban jiwa, kerugian material, dan jumlah pengungsi harus segera dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” ujar Puan.

Puan menambahkan, pemerintah juga perlu segera memulihkan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, drainase, dan pasar rakyat yang lumpuh akibat banjir.

Selain itu, kata Puan, mitigasi jangka panjang harus diperkuat melalui audit tata ruang, penataan daerah aliran sungai, reboisasi hulu, dan pembangunan sistem drainase perkotaan yang lebih baik.

“Jangan sampai warga hanya menunggu bantuan yang tak kunjung datang. Pemerintah daerah dan pusat harus hadir nyata di lapangan dengan langkah konkret,” tegas cucu Bung Karno itu.

Lebih jauh, Puan menyoroti Bali sebagai wajah pariwisata Indonesia yang membutuhkan perhatian serius. Karenanya, kerugian ekonomi akibat banjir bukan hanya dirasakan masyarakat lokal, tetapi juga berdampak pada citra Indonesia di mata dunia.

“Pemulihan Bali harus dilakukan dengan pendekatan menyeluruh, jangan hanya memperbaiki infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kecil, para pedagang pasar, petani, hingga pelaku UMKM mendapatkan dukungan finansial agar tidak semakin terpuruk,” jelas Puan.

Tak lupa Puan juga memastikan DPR RI akan mengawal proses pemulihan agar berjalan transparan, cepat, dan berpihak pada masyarakat.

“Bencana ini pengingat bahwa negara harus hadir nyata. Bali harus segera pulih,” pungkasnya.

Perlu diketahui, data BNPB per Kamis (11/9/2025) pukul 11.00 WIB mencatat 14 orang meninggal dunia akibat banjir di Bali, sementara dua orang di Denpasar masih dalam pencarian.

BPBD Bali melaporkan ada 120 titik banjir di tujuh kabupaten/kota, diantaranya Denpasar sebanyak 81 titik banjir, Gianyar 14 titik, Badung 12 titik, Tabanan delapan titik. Kemudian, Karangasem dan Jembrana masing-masing empat titik dan Klungkung satu titik.

Sebanyak 562 warga mengungsi, yang terdiri dari 327 warga di Kabupaten Jembrana dan 235 warga di Kota Denpasar.