Ibas Wakili AHY Hadiri Panggilan Mendadak Prabowo di Istana Siang Ini

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Eddie Baskoro Yudhoyono tiba di Kompleks Istana Negara Jakarta. Pria karib disapa Ibas ini mengaku, kehadirannya untuk mewakili sang kakak, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sang ketua umum partainya yang berhalangan saat dipanggil Presiden Prabowo Subianto.

"Saya mewakili Mas AHY, Mas Ketum. Kebetulan Mas AHY lagi berjalan kembali ke Indonesia dari Tiongkok tugas negara sehingga saya mewakili dari Partai Demokrat untuk bertemu dengan bapak Presiden. Saya belum tahu topiknya mengenai apa," kata Ibas kepada awak media di lokasi, Minggu (31/8/2025).

Ibas mengaku panggilan ini bersifat mendadak. Dirinya baru saja diinfokan AHY pagi hari ini. Terkait topik pembicaraan, Ibas mengaku belum tahu apapun. Dia hanya diminta hadir untuk mewakili Partai Demokrat.

"Saya nggak tahu. Saya benar-benar belum tahu. Saya hanya ditunjuk ketua umum kami untuk hadir mewakili," jelas dia.

Ibas memastikan, dirinya akan mendengarkan secara seksama apa perintah dan arahan Presiden Prabowo. Dia memastikan, partainya akan mengikuti segala hal yang terbaik untuk bangsa dan negara sesuai arahan presiden.

"Kira buat kondisi ini lebih tenang lebih tertib ya, cooling down semua," Ibas menandasi.

Sebelumnya, Pimpinan lembaga negara hingga partai politik merapat ke Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025) siang. Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku kedatangannya atas permintaan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya diminta datang ke Istana," kata Muzani di kompleks Istana, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Namun, Muzani enggan membeberkan agenda atau apa maksud kehadiran dirinya di istana. "Saya belum tahu yang di dalam ada siapa saja," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga telah tiba di istana. Ia mengaku akan bertemu dengan Prabowo.

“Pokoknya akan ada pertemuan dengan presiden. Terus yang kedua, nanti akan ada rapat kabinet,” kata Cak Imin.

Terkait demo dan kerusuhan yang belakangan terjadi akibat protes tunjangan DPR, Cak Imin mengaku setuju tunjangan rumah DPR dievaluasi.

“Ya, tunjangan rumah harus dievaluasi. Ya, semua, semua dievaluasi. Semua yang bersifat menghasilkan kecemburuan, dievaluasi,” pungkasnya.