Rapat Paripurna, Pemkab dan DPRD Banyuwangi Pastikan Tarif PBB Tidak Naik

Liputan6.com, Banyuwangi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD Banyuwangi menggelar Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD, Rabu (20/8/2025) malam. Dalam rapat tersebut menegaskan bahwa penerapan sistem multitarif pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak mengalami kenaikan tarif PBB-P2.

Dalam sidang paripurna, DPRD bersama pemerintah daerah resmi mengesahkan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Aturan baru ini menyebutkan penerapan multitarif pada penentuan PBB-P2, tanpa adanya kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Agenda Rapat Paripurna merupakan usulan Pemkab Banyuwangi melalui mekanisme formal DPRD Kabupaten Banyuwangi. Pelaksanaan rapat menjadi kelanjutan dari konsultasi dan evaluasi yang sebelumnya dilakukan Pemkab bersama Pansus DPRD Banyuwangi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita berkomitmen menggunakan sistem multi tarif sebagaimana diatur sebelumnya dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024. Dengan demikian jelas bahwa tidak ada kenaikan tarif PBB-P2,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Ipuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Banyuwangi, mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga berbagai kalangan masyarakat, yang telah memberikan masukan serta memiliki komitmen yang sama dengan Pemkab dan DPRD bahwa tidak ada kenaikan tarif PBB.

Menurut Ipuk, partisipasi masyarakat merupakan bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif.

“Terima kasih semuanya. Saran dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dari pengawasan terhadap kerja kami,” ucap Ipuk.

Ipuk juga mengajak semua pihak menjaga kekompakan daerah. Menurutnya, Banyuwangi bisa maju jika seluruh elemen masyarakat bersatu.

Menurut pimpinan sidang yang juga Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto, rapat paripurna ini merupakan permintaan langsung dari Bupati Ipuk Fiestiandani untuk menegaskan tidak ada kenaikan tarif PBB-P2 di Banyuwangi.

“Ini menandakan Ibu Bupati pasti mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat Banyuwangi. Terbukti tidak perlu waktu yang lama kita dapat melaksanakan rapat paripurna,” tegas Michael.

(*)