Dasco Ingatkan Mendagri Agar Kericuhan Pati Tak Terulang di Daerah Lain

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sudah meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera ambil tindakan pasca kejadian demo Pati pada Rabu 13 Agustus 2025, yang berakhir ricuh.

Diketahui, dalam demo di Pati tersebut, massa mendesak agar Bupati Pati, Sudewo mundur dari jabatannya.

"Sudah kita minta kepada Mendagri untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk memitigasi hal yang serupa," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Dasco menegaskan, DPR juga sudah menggelar rapat terkait situasi di Pati dan kejadian di sejumlah daerah. Khususnya terkait kenaikan pajak.

"Kami sudah rapat, evaluasi dengan Mendagri mengenai beberapa hal perkembangan di daerah-daerah lain yang kemungkinan ada kebijakan yang sama," ungkap dia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian langsung mengajak seluruh kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota, hingga gubernur untuk melakukan rapat virtual usai terjadinya unjuk rasa terhadap Bupati Pati Sudewo.

“Saya sekarang siang ini akan melakukan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah untuk mengidentifikasi mana lagi yang terjadi kenaikan (pajak),” tutur Tito di Gudang Bulog Kanwil Jakarta, Jakarta Utara, Kamis (14/8/2025).

 Salah satu poin yang akan ditekankan adalah pentingnya kepala daerah memperhatikan kemaslahatan rakyat sebelum mengeluarkan kebijakan. Sementara urusan pajak dan retribusi daerah mesti melalui sosialisasi yang tidak sebentar.

“Jadi saya mohon kepala daerah lainnya, setiap mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pajak dan retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat,” jelas dia.

Tidak ketinggalan pentingnya sosialisasi. Seperti misalnya kenaikan pajak dilaksanakan bertahap, dengan diberlakukan satu tahun berikutnya.

“Jadi saya mengimbau untuk masyarakat tenang, jangan lakukan aksi anarkis apapun. Kalau ada tuntutan, lakukan dengan mekanisme yang ada. Jangan melanggar. Sebaliknya, rekan kepala daerah agar responsif melihat apa dinamika di masyarakat. Itu responsif, akomodatif. Ajak dialog, seperti itu, jangan langsung lakukan Kepda,” Tito menandaskan.

Tito mengaku langsung menegur Bupati Pati Sudewo perihal kebijakan peningkatan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen, yang berbuntut aksi unjuk rasa dan desakan mundur.

“Oh saya langsung telepon, Pak Bupati, Pak Gubernur. Saya tanyakan kenapa mekanismenya seperti itu. Menyampaikan bahwa, sudah diperhitungkan belum kemampuan masyarakat, yang sehingga akhirnya dicabut,” kata dia di Gudang Bulog Kanwil Jakarta, Jakarta Utara, Kamis (14/8/2025).

Menurut Tito, dirinya tengah mempelajari kebijakan yang ditelurkan oleh Bupati Pati, Sudewo. Adapun Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah (HKPD) beserta turunan Peraturan Pemerintah (PP) memang mengatur bahwa tarif pajak ditentukan oleh bupati dan wali kota dengan konsultasi gubernur, dilengkapi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD yang bersifat umum.

Reporter: Nur Habibie/Merdeka.com