Puan Maharani Terenyuh dengan Perjuangan Bidan Dona Lubis: Negara Tak Boleh Membiarkan

Liputan6.com, Jakarta Aksi heroik yang diperlihatkan seorang bidan bernama Dona Lubis, yang nekat menyeberangi sungai demi menolong warga yang sakit di Jorong Sinuangon, Batang Kundur, Duo Koto, Pasaman, Sumatera Barat, membuat Ketua DPR RI Puan Maharani terenyuh.

Menurutnya, kisah ini tidak hanya menyentuh, tapi sekaligus menjadi alarm keras tentang belum meratanya pembangunan infrastruktur kesehatan di pelosok negeri.

"Pengabdian seperti yang dilakukan Ibu Dona patut dihormati, tetapi kita harus jujur bahwa negara tidak boleh membiarkan para tenaga medis menggantikan tanggung jawab infrastruktur dasar yang belum hadir," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (6/8/2025).

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) ini menuturkan, keberanian individu seperti Dona tidak boleh menutupi kekurangan sistemik dalam pelayanan publik. Puan menekankan, akses layanan kesehatan yang aman dan setara adalah hak seluruh warga dan tanggung jawab negara.

"Ketika satu jembatan rusak menyebabkan terputusnya akses ke fasilitas kesehatan, maka yang terganggu bukan hanya alur logistik, melainkan potensi hilangnya nyawa manusia," ungkap dia.

Puan menilai, peristiwa ini adalah potret nyata dari ketimpangan infrastruktur di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Dia pun mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mempercepat pemerataan pembangunan, terutama infrastruktur penghubung ke layanan kesehatan.

Puan juga mendorong agar pemerintah pusat dan daerah menyusun peta risiko wilayah layanan kesehatan, memberikan insentif berbasis geografis bagi tenaga medis, serta menjamin keselamatan kerja mereka.

“Ini soal sistem. Soal keadilan pembangunan. Kita harus pastikan bahwa program-program infrastruktur dan kesehatan benar-benar menyentuh wilayah yang paling membutuhkan,” tegas cucu Bung Karno tersebut.

“Agar para bidan, perawat, dan dokter tidak hanya diminta mengabdi, tetapi juga dilindungi,” sambung Puan. 

DPR RI, lanjut Puan, akan mengawal ketat anggaran lintas kementerian untuk memastikan pemerataan akses infrastruktur dan kesehatan tidak hanya menjadi wacana, tapi dirasakan langsung oleh masyarakat di pinggiran republik.

“Negara harus hadir, bukan hanya melalui program besar dan laporan statistik, tetapi melalui jembatan yang berdiri kokoh, akses yang aman, dan kehadiran yang dirasakan nyata oleh rakyat,” pungkasnya.