Guru Besar UGM Sebut Negara Harus Berani Beri Hak Milik Tanah untuk Koperasi

Liputan6.com, Jakarta - Guru Besar Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Sudjito Atmoredjo mengingatkan, koperasi harus menjadi subjek hukum yang berhak atas kepemilikan tanah secara penuh, bukan hanya sebagai pengguna melalui skema Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB).

Hal ini disampaikan dalam forum Serap Aspirasi Publik RUU Perkoperasian bertema 'Urgensi Hak Milik atas Tanah untuk Koperasi sebagai Perwujudan Reforma Agraria Berkeadilan dan Berkelanjutan' yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) di Yogyakarta, Kamis (31/7/2025).

"Kalau pemerintah punya komitmen untuk meningkatkan harkat dan martabat koperasi, maka tidak perlu ragu mengeluarkan Perppu yang menjamin koperasi memiliki hak milik atas tanah," ujar Sudjito, melalui keterangan tertulis, Kamis (31/7/2025).

Dalam paparannya, Sudjito mengkritik banyaknya regulasi pertanahan yang sudah usang dan tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Ia menekankan pentingnya pembaruan hukum agar koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan tidak terus berada dalam posisi subordinat terhadap badan usaha lainnya.

"Koperasi harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang sejajar, bahkan harus mendapatkan perlakuan afirmatif," ucap Sudjito.

Ia mengusulkan agar semua koperasi, khususnya di bidang pertanian, diberikan status hak milik atas tanah yang dikelolanya. Sudjito menegaskan, semangat Pasal 33 UUD 1945 seharusnya menjadi fondasi kebijakan pertanahan dan ekonomi nasional.

Menurutnya, koperasi adalah bentuk usaha yang paling sesuai dengan asas kekeluargaan, gotong royong, dan demokrasi ekonomi.

"Negara memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya alam, termasuk tanah, demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan koperasi adalah instrumen terbaik untuk itu," papar Sudjito.

Sudjito juga menyoroti pentingnya reforma agraria sebagai jalan bagi koperasi untuk memperoleh kepemilikan atas tanah. Ia menilai, program redistribusi tanah harus menyasar koperasi, bukan justru dimonopoli oleh segelintir korporasi.

"Tanah yang dulunya kawasan hutan kini berubah jadi kebun sawit besar. Siapa yang menikmati? Ini harus dikoreksi. Reforma agraria harus menyentuh koperasi," kata Sudjito.

Ia juga mengingatkan, landasan hukum reforma agraria sudah sangat kuat, baik dalam UUPA 1960 maupun TAP MPR Nomor IX/MPR/2001. Namun, kata Sudjito, implementasinya dinilai masih jauh dari cita-cita keadilan sosial.

Sudjito mendorong agar Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1963 yang mengatur badan hukum penerima hak milik atas tanah segera diperbarui. Ia mencatat bahwa koperasi pertanian sebenarnya sudah pernah disebut dalam PP tersebut, namun implementasinya terbatas.

"Jika koperasi saja tidak diberi ruang kepemilikan, bagaimana mungkin kita bicara tentang demokrasi ekonomi?," tanya Sudjito.

Dia juga mendorong pembebasan biaya administrasi pertanahan untuk koperasi, termasuk biaya notaris.

"Ini bagian dari affirmative action negara terhadap ekonomi kerakyatan," tandas Sudjito.

Hadir dalam acara ini sebagai narasumber antara lain Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Kementerian Koperasi (Kemenkop) Hendra Saragih, Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Wartomo, Guru Besar Universitas Nasional (Unas) Rumainur dan Mursida Rambe, serta Ketua Harian Forkopi Kartiko Adi Wibowo.