Isu Amplop Kondangan Bakal Kena Pajak, Komisi VI DPR: Ini Tragis, Bikin Rakyat Menjerit!

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam mengungkapkan, dalam waktu dekat pemerintah bakal menarik pajak dari amplop kondangan. Rencana kebijakan ini untuk menambah penerimaan pajak negara.

"Bahkan kami dengar dalam waktu dekat orang yang mendapat amplop di kondangan dan di hajatan akan dimintai pajak oleh pemerintah," kata Mufti saat Raker dan RDP dengan Menteri BUMN dan Danantara, Rabu (23/7).

Menurut Mufti, wacana ini bisa membuat rakyat tercekik dan menjerit. Sebab, rakyat sudah terbebani berbagai pajak lainnya.

"Ini kan tragis. Ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit," ucapnya.

Dia menyinggung kebijakan pemerintah yang menerapkan pajak penjualan di sejumlah e-commerce, seperti Shopee, TikTok, hingga Tokopedia.

"Rakyat kita hari ini jualan online di Shopee, di TikTok, Tokopedia dipajakin. Bagaimana influencer kita semua sekarang dipajakin," ujarnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buru-buru meluruskan informasi tersebut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Rosmauli, menegaskan bahwa isu itu tak berdasar.

"Tidak ada kebijakan baru dari DJP maupun pemerintah yang akan memungut pajak dari amplop hajatan atau kondangan, baik secara langsung maupun melalui transfer digital," ujar Rosmauli dalam pernyataan tertulis.

Menurutnya, kemungkinan isu ini muncul karena kesalahpahaman terhadap prinsip dasar perpajakan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, memang disebutkan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis bisa dikenakan pajak, termasuk hadiah atau pemberian uang. Namun, tak semua bentuk pemberian masuk dalam objek pajak.

“Jika pemberian tersebut bersifat pribadi, tidak rutin, dan tidak terkait hubungan pekerjaan atau kegiatan usaha, maka tidak dikenakan pajak,” tegas Rosmauli.

Dia juga memastikan, hal-hal seperti amplop kondangan tidak menjadi prioritas pengawasan DJP.