Zulhas Kumpulkan Satgas Pangan hingga Penegak Hukum Jumat Ini, Bahas Beras Oplosan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan akan menggelar rapat terkait maraknya beras oplosan yang dijual di pasaran, pada Jumat 25 Juli 2024. Beras oplosan yang sebetulnya jenis biasa, namun dikemas seolah-olah berkualitas premium.

"Hari Jumat saya rapat itu (beras oplosan)," kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Temuan beras oplosan ini hasil investigasi Kementerian Pertanian dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan. Zulhas pun akan memanggil satgas, aparat penegak hukum, dan kementerian terkait untuk membahas soal temuan beras oplosan.

"Dengan seluruhnya, satgas, penegak hukum, kementerian terkait," tutur dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto geram dengan kasus beras oplosan yang diubah dari jenis biasa menjadi premium. Prabowo pun memerintahkan Jaksa Agung serta Kapolri untuk serius mengusut kasus ini karena sudah merupakan kategori pidana dan penipuan.

"Beras biasa dibungkus dikasih stempel beras premium dijual Rp5.000, di atas harga eceran tertinggi. Ini kan penipuan ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung dan Kapolri usut dan tindak ini pidana," kata Prabowo saat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

Dia menyebut tindakan mengoplos beras merupakan bentuk pengkhianatan kepada bangsa dan masyarakat. Prabowo menuturkan hal ini merupakan upaya membuat Indonesia lemah dan miskin.

"Saya anggap ini adalah penghianat kepada bangsa dan rakyat, ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah terus miskin. Saya tidak terima, saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku," jelasnya.

Prabowo menuturkan total kerugian negara akibat tindakan mengoplos beras tersebut mencapai Rp100 triliun. Dia pun siap menyita penggilingan-penggilingan padi apabila tak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara.

"Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak. Kalau mereka kembalikan 100 triliun itu oke. Kalau tidak kita sita itu panggilan-penggiling padi yang brengsek itu," tutur Prabowo.