Menteri Investasi Rosan Roeslani Sebut Kampung Haji Indonesia Berjarak 400 Meter dari Masjidil Haram

Liputan6.com, Jakarta - Rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Makkah mendapat lampu hijau dari Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS). Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa lokasi kampung yang khusus menampung jemaah Indonesia itu akan berjarak 400 meter dari Masjidil Haram.

"Beliau (Pangeran MBS) menyetujui permintaan dari Bapak Presiden untuk menjadikan kampung Indonesia Village yang lokasinya itu tidak terlalu jauh, 400 meter dari Masjidil Haram," kata Rosan saat memberikan keterangan pers di Brussel, Belgia, Minggu, 13 Juli 2025, dilansir dari Antara.

Lokasi kampung haji Indonesia atau Indonesia Village di Makkah diharapkan dapat memberi kemudahan akses bagi jemaah yang ingin menuju Kakbah yang terletak di dalam Masjidil Haram. Dalam pernyataan bersama Presiden Prabowo dan Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) sebelumnya, keduanya sepakat untuk meningkatkan kerja sama menyediakan pelayanan terbaik untuk jemaah haji Indonesia.

Hal senada juga disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menyatakan bahwa Indonesia mulai menjajaki pembicaraan teknis dengan beberapa pihak di Arab Saudi terkait rencana mewujudkan Kampung Haji di Makkah.

"Kemarin juga saya bersama dengan Pak Menko Zulkifli Hasan serta Pak Menteri Investasi Rosan Roeslani juga mendampingi Presiden Prabowo untuk bertemu dengan mitra di Arab Saudi guna membicarakan terkait teknis realisasi kampung haji Indonesia," kata Menag, Kamis, 3 Juli 2025. 

Selain soal Kampung Haji Indonesia, Rosan yang juga CEO BPI Danantara Indonesia menandatangani kerja sama dengan ACWA Power yang merupakan perusahaan bidang energi terbarukan dari Sovereign Wealth Fund milik Arab Saudi, yakni PIF.

"Saya kebetulan tanda tangan dengan Danantara dan ACWA, yang di mana adalah perusahaan dari PIF, sovereign wealth funding, mereka yang bergerak dalam bidang clean energy," kata Rosan.

Dalam pertemuan pada awal Juli 2025, Prabowo dan Pangeran MBS tidak hanya membahas soal haji, tetapi juga mendiskusikan peningkatan kerja sama bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan energi. Kedua negara sepakat saling mendukung target masing-masing untuk mencapai Visi Kerajaan Arab Saudi 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045.

Presiden Prabowo dan Pangeran MBS bersepakat untuk meningkatkan kerja sama pada 10 bidang. Itu mencakup ekonomi digital dan inovasi; sistem hukum dan penegakan hukum; tenaga kerja dan sumber daya manusia; kebudayaan; pariwisata; olahraga dan kepemudaan; pendidikan dan riset; industri dan pertambangan; pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan; serta konektivitas via udara antara dua negara.

Mengutip kanal Global Liputan6.com, lewat kunjungan Presiden Prabowo ke Arab Saudi yang berlangsung pada 1--3 Juli 2025 itu, Indonesia mencatatkan sejumlah pencapaian penting, baik di tingkat diplomatik maupun ekonomi. Salah satu hasil paling menonjol adalah tercapainya kesepakatan bisnis senilai USD 27 miliar atau sekitar Rp437 triliun antara pelaku usaha Indonesia dan Arab Saudi.

Mengutip keterangan resmi Kemlu RI, Kamis, 3 Juli 2025, Presiden Prabowo tiba di Jeddah pada malam hari, 1 Juli, dan disambut secara resmi oleh Menteri Perdagangan Arab Saudi, Wakil Gubernur Mekkah, dan Wali Kota Jeddah. Hari berikutnya, Prabowo bertemu langsung dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS) di Istana As Salam, Jeddah.

Pertemuan ini juga menandai resmi digelarnya pertemuan pertama Dewan Koordinasi Tertinggi (DKT) Indonesia–Arab Saudi, sebuah forum bilateral tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh kedua kepala pemerintahan. DKT menjadi platform utama untuk menyelaraskan kepentingan strategis kedua negara. Keduanya juga membahas situasi geopolitik di Timur Tengah, termasuk isu Palestina dan Iran.

Sebagai langkah awal kerja DKT, disepakati sebuah Tata Kelola DKT yang akan menjadi kerangka kerja resmi forum ini. Dokumen tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo dan Putra Mahkota MBS, dan implementasinya akan dikoordinasikan oleh Menteri Luar Negeri dari kedua negara.