Mensesneg: Indonesia Dapat Kuota Haji Dasar untuk 2026 dari Arab Saudi

Liputan6.com, Jakarta - Isu kuota haji Indonesia pada 2026 masuk dalam diskusi saat kunjungan kenegaraaan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi, awal Juli 2025. Terkait hal itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyatakan sejauh ini Indonesia masih mendapatkan kuota haji dasar untuk pelaksanaan ibadah haji 2026.

"Sepanjang informasi yang kami dapatkan kuota masih kuota basic ya, kuota dasar, sebagaimana setiap tahun. Biasanya, setelah penyelenggaraan haji itu segera Pemerintah Arab Saudi itu mengirimkan surat yang isinya adalah perencanaan kuota," kata Mensesneg di Jakarta, Jumat, 11 Juli 2025, dilansir dari Antara, Sabtu (12/7/2025).

Dia melanjutkan tahapan hingga kuota haji itu ditetapkan cukup panjang, karena setelah adanya surat berisi perencanaan kuota, nantinya pemerintah akan menggunakan database calon jemaah haji yang telah mengantre untuk dicocokkan jumlahnya.

"Tetapi kalau detail angkanya mohon berkenan ditanyakan ke Pak Menag (Menteri Agama) maupun ke Badan (Penyelenggara) Haji," sambung Prasetyo.

Kuota untuk jemaah haji Indonesia pada 1446 H/2025 sebanyak 221.000 orang, yang terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler, dan 17.680 jemaah haji khusus. Sementara, untuk kuota jemaah haji Indonesia untuk penyelenggaraan ibadah haji pada 1447 H/2026 rencananya akan diumumkan pada 15 Muharam 1447 H atau Jumat, 11 Juli 2025.

Sebelumnya, Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochammad Irfan Yusuf menyatakan sejauh ini kuota haji Indonesia untuk 2026 masih sama seperti tahun ini, yaitu 221.000 orang. Sementara dalam pertemuan bilateral di Istana Al-Salam, 2 Juli 2025, Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) disebut memenuhi seluruh permintaan Presiden Prabowo termasuk yang berkaitan dengan haji.

"Kita dengarkan bersama bahwa semua permintaan Bapak Presiden kita itu dipenuhi oleh Arab Saudi, antara lain adalah perumahan haji," kata Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang turut mendampingi Presiden Prabowo saat pertemuan bilateral dengan Pangeran MBS, beberapa waktu lalu.

Sementara, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief menyebutkan bahwa pengumuman kuota haji untuk negara-negara pengirim jemaah secara resmi direncanakan pada 10 Juli 2025 atau bertepatan dengan 15 Muharram 1447 H melalui kanal resmi masar nusuk atau e-Hajj. Itu berbeda dari biasanya karena sejak 2022, kuota haji diumumkan oleh Kementerian Haji dan Umrah pada 12 Zulhijjah, bersamaan dengan perayaan malam penutupan penyelenggaraan ibadah haji.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan haji 2026 diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Haji (BPH), bukan lagi Kementerian Agama (Kemenag). Dia mengatakan badan yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto tersebut memang ditugaskan untuk menyelenggarakan haji.

"Desain dibentuknya Badan Penyelenggara Haji (BPH) itu memang kita memiliki rencana untuk penyelenggaraan haji itu dilakukan atau dikerjakan oleh Badan Haji," jelas Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.

Saat ditanya apakah BPH akan berubah menjadi Kementerian Haji, dia mengaku belum ada keputusan lebih lanjut. Prasetyo menyebut pemerintah juga masih menunggu daftar inventaris masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji yang sesang dibahas di DPR RI.

"Nanti kita lihat perkembangannya. Kami belum menerima DIM dari teman-teman di DPR sehingga mungkin kami minta waktu, nanti kami akan pelajari berikut dengan segala catatan-catatan dari penyelenggaran-penyelenggaran haji sebelumnya," katanya.

Menurut dia, catatan penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya sangat penting. Pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji ke depannya semakin baik.