Menteri Pigai Gulirkan Usulan Revisi UU HAM, Bakal Beri Taring dan Gigi untuk Komnas HAM

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di Kantor Kementerian HAM Jakarta, Kamis (10/7/2025). (Liputan6.com/ Muhammad Radityo Priyasmoro)

Jadi intinya...

Revisi UU HAM bertujuan memperkuat Komnas HAM, bukan melemahkan.
Komnas HAM diberi kewenangan lebih agar rekomendasinya wajib ditindaklanjuti.
Kementerian HAM siap membahas revisi dengan DPR dalam 5 tahun.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menggelar pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Menurut Pigai, salah satu poin yang dibahas adalah untuk memberikan kewenangan lebih kepada Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) agar hasil kerjanya tidak hanya sebatas memberikan rekomendasi.

"Revisi ini untuk memberi penguatan, titik, tidak bisa diperdebatkan bukan untuk melakukan pelemahan. Revisi ini untuk memberi penguatan," kata Pigai saat jumpa pers di Kantor Kementerian HAM Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Pigai sepakat, sebagai mantan komisioner Komnas HAM, pelayanan kepada pengadu selama ini hanya berhenti pada rekomendasi. Dengan demikian, kerja-kerja Komnas HAM kurang mendapat perhatian pihak terkait.

"Jadi yang sebelumnya (Komnas HAM) tidak bertaring tidak bergigi, maka kita kasih taring dan gigi," tegas Pigai.

Pigai menjelaskan, teknis dari rekomendasi Komnas HAM nantinya akan ada yang bersifat wajib ditindaklanjut oleh pihak-pihak terkait, bersifat wajib dan mengikat.

"Jadi kita akan kasih kewenangan terutama penanganan kasus pelayanan yang terkait dengan keadilan bagi rakyat Indonesia. Semua orang mencari keadilan dia kalau ke jalur hukum dia harus bayar kalau ke Komnas HAM gratis, tapi tidak kuat karena itu kita akan kasih kewenangan lebih kepada Komnas HAM agar rekomendasi Itu bergigi dan mengikat Jadi ketika Komnas HAM merekomendasikan maka para pihak harus wajib karena bersifat final," tandas Pigai.

Kementerian HAM Undang Pakar untuk Bahas Revisi UU HAM

Sebagai informasi, revisi payung hukum untuk HAM bersifat usulan pemerintah. Kementerian HAM sudah berkirim surat ke DPR dan DPR sudah memasukkannya di Prolegnas jangka panjang 5 tahunan.

Kementerian HAM saat ini dalam posisi siap jika sewaktu-waktu DPR memanggil untuk melakikan pembahasan. Targetnya, dalam 5 tahun revisi dapat diselesaikan.

Dalam membahas revisi beleid ini, Kementerian HAM sudah mengundang sejumlah pakar untuk berdiskusi langsung pada hari ini.

Mereka adalah para pegiat HAM dan mantan komisioner Komnas HAM seperti Ifdhal Kasim, Haffid Abbas, Sri Wiyanti, Taufan Damanik, Manager Nasution, Zainal Abidin, Siti Aminah Tardi, Diajeng Christianti, Makarim Wibisono, dan Haris Azhar.