Mengapa Arab Saudi Wacanakan Pemangkasan Kuota Haji Indonesia Sampai 50 Persen?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Arab Saudi sempat mempertimbangkan pemangkasan kuota haji Indonesia hingga 50 persen. Wacana itu muncul setelah pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menilai pelaksanaan ibadah haji Indonesia tahun 2025 belum berjalan optimal.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Rabu, 11 Juni 2025.

"Mereka menyampaikan melalui Deputi Kerja Sama Lembaga dan Luar Negeri bahwa penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini agak buruk," ujar Dahnil seperti dikutip dari Antara.

Dahnil menyebut, penilaian itu disampaikan langsung kepada Kepala BP Haji, Mochammad Irfan Yusuf, sebagai bentuk peringatan keras. Pihak Saudi menilai pengelolaan haji dari Indonesia masih menyisakan banyak persoalan teknis dan logistik yang perlu segera dibenahi.

"Itu yang bikin kami agak kaget. Wacana pemotongan ini muncul karena mereka melihat ada kesemrawutan dalam pengelolaan haji tahun ini," ungkapnya.

Wacana pengurangan kuota jemaah Indonesia pun muncul sebagai langkah antisipatif dari Arab Saudi, agar berbagai persoalan yang terjadi di musim haji 2025 tidak terulang di tahun mendatang.

"Wacana itu berkembang, karena mereka ingin memberikan semacam peringatan. Mereka menilai pelaksanaan haji tahun ini dari Indonesia belum optimal," jelas Dahnil.

Meski sempat mengemuka, wacana pemangkasan kuota haji Indonesia tersebut akhirnya dibatalkan. Hasil pertemuan intensif antara BP Haji dan otoritas Arab Saudi membuahkan kesepakatan bahwa pemotongan tidak akan dilakukan.

"Mereka menyampaikan kepada kami bahwa Arab Saudi masih memiliki kepercayaan besar terhadap Indonesia, khususnya kepada Presiden Prabowo," kata Dahnil.

Kepercayaan yang tetap diberikan oleh Arab Saudi, menurut Dahnil, tak lepas dari langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Badan Penyelenggara Haji. Lembaga baru ini dinilai sebagai wujud keseriusan Indonesia dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji secara profesional dan terstruktur.

"Presiden telah membentuk manajemen baru dalam bentuk badan penyelenggara haji. Ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperbaiki tata kelola haji," jelasnya.

Pemerintah, lanjut Dahnil, akan terus mengawal agar kuota haji Indonesia tetap aman dan tidak mengalami pemotongan di masa mendatang.

"Yang jelas, Presiden dan kami yang ditugaskan akan memastikan kuota tidak dipotong. Bahkan, kita berharap ke depan kuota bisa ditambah," ujarnya.