Bareskrim Polri Ungkap Penyalahgunaan Solar Subdisi, Rugikan Negara Miliaran Rupiah

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkap sejumlah jaringan penyalahgunaan BBM bersubsidi di beberapa kota selama satu bulan terakhir. Tak tanggung-tanggung akibat ulah mereka, negara sampai merugi hingga miliaran rupiah.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin menyebut, jaringan-jaringan penyelewengan solar subsidi ini beroperasi di Banjarmasin, Bogor, Sukoharjo, dan Karawang. Modusnya melakukan pembelian solar subsidi di SPBU menggunakan truk yang telah dimodifikasi.

Dalam satu kali transaksi, sopir bisa menampung ratusan liter solar. Transaksi dilakukan berulang di beberapa SPBU dengan memanfaatkan barcode MyPertamina yang tidak sesuai.

"Selanjutnya dipindahkan ke dalam kempu dan drum untuk selanjutnya diperjual belikan kembali," kata dia dalam keterangannya, Rabu (11/6/2025).

Nunung merincikan pertama kali ditemukan di Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan. Dua orang ditangkap insioal MM dan AM selaku koordinator gudang dan sopir truk. Kedua, di Kampung Binong, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Seorang pemodal bersinisial S membiayai pembelian solar subsidi.

Ketiga di Sukoharjo, lima orang ditangkap berperan sebagai pemodal dan sopir truk yang menyuruh melakukan penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi.

Keempat ditemukan di Jalan Interchange Karawang Barat, pada 15 Mei 2025. Dua pelaku, AS dan H, membeli solar subsidi dari dua SPBU menggunakan barcode Mypertamina yang di galeri Handphone milik supir. Solar dari tangki truk dipindahkan ke jerigen menggunakan selang, lalu disimpan dalam kempu di dalam gudang.

"Penyidik telah melakukan penahanan terhadap dua orang pada kasus ini, yaitu tersangka AS yang berperan sebagai koordinator kudang tempat penyimpanan BBM jenis solar dan tersangka inisial H yang berperan sebagai supertruck membeli dan mengangkut solar subsidi dari SPBU ke SPBU," ucap dia.

Seluruh tersangka kini ditahan di Bareskrim Polri. Mereka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar.