Mensesneg Jelaskan soal Anggaran Mobil Pejabat Eselon 1 Nyaris Rp1 Miliar

Liputan6.com, Jakarta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan soal anggaran mobil dinas pejabat eselon 1 naik menjadi Rp931,64 juta per unit pada tahun 2026.

Dia mengatakan bahwa pemerintah harus menetapkan standar biaya untuk pengadaan atau pembelian mobil dinas baru.

"Itu kan standar biaya di semua harus diatur ada standar biayanya. Bukan berarti maknanya itu pasti dikeluarkan, gitu," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Menurut dia, pemerintah setiap tahunnya harus menetapkan standar biaya pengadaan atau pembelian kendaraan dinas baru. Namun, Prasetyo menyebut anggaran tersebut tak wajib dibelanjakan sepenuhnya.

"Setiap tahun yang namanya pemerintah itu pasti harus meluarkan standar biaya. Jadi kalau kita belanja ada aturan mainnya gitu. Begitu, bukan maknanya, itu harus terbelanjakan sebesar itu, tidak," jelasnya.

Prasetyo menuturkan pemerintah memang sedang efisiensi anggaran, namun bukan berarti tidak boleh melakukan belanja barang. Menurut dia, pemerintah memfokuskan anggaran untuk kegiatan yang lebih profuktif.

"Itulah batasannya. Efisiensi itu kan bukan berarti terus tidak boleh ngapa-ngapain gitu kan. Tapi efisiensi itu kan filosofinya adalah diperuntukkan kegiatan yang lebih produkti," tutur Prasetyo.

"Sebagaimana tadi saya sudah jelaskan, kalaupun disitu keluar angka bukan berarti itu pasti harus dikeluarkan. Jadi harus memahaminya itu harus agak-agak ini sedikit gitu," sambung dia.

Sebelumnya, anggaran untuk mobil dinas pejabat eselon 1 mengalami peningkatan pada tahun 2026, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026.

Nilai maksimal pembelian mobil dinas naik menjadi Rp931,64 juta per unit, dari sebelumnya Rp878,91 juta pada tahun ini.

Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan, Lisbon Sirait menjelaskan lonjakan anggaran dipengaruhi oleh rencana pengadaan mobil listrik.

"Jadi, memang kenaikan itu karena kita mempertimbangkan pengadaan mobil listrik ya, dengan spek yang telah ditentukan," kata Lisbon dalam acara Media Briefing Kebijakan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026, Senin (2/6/2025).

Lisbon menyampaikan penggunaan kendaraan dinas Eselon I akan tetap mengedepankan efisiensi, misalnya dengan memaksimalkan kendaraan yang sudah ada.

Ia menambahkan, standar biaya masukan tidak dirancang untuk menekan potensi pemborosan, melainkan diperlukan kebijakan pengadaan yang lebih spesifik untuk mengatasinya.

"Standar biaya ini tidak bisa mengendalikan pemborosan pengadaannya, tapi ada kebijakan lain untuk mengatasi hal itu, yaitu kebijakan-kebijakan mengenai pengadaan barang itu sendiri," pungkasnya.