Wamendikdasmen soal Dugaan Korupsi Chromebook di Kemendikbudristek: Kami Menghormati Proses Kejagung

Liputan6.com, Jakarta Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook senilai Rp9,9 triliun di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) periode 2019–2023.

Terkait hal tersebut, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq mengatakan, proyek tersebut sudah berhenti di era menteri sebelumnya. 

Dia menegaskan, kini pihaknya fokus di bidang-bidang lain terkait pendidikan.

"Itu sudah berhenti di era menteri yang sebelumnya. Sekarang kita sudah fokus dengan bidang-bidang yang lain," kata Fajar di Jakarta, Rabu (28/5/2025).

Dia pun menegaskan, soal upaya kejagung mendalami dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, pihaknya menghormati.

"Kami menghormati proses yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung," tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, mengungkap modus korupsi Chromebook. Pengadaan ini disinyalir tidak dilandasi kebutuhan riil di lapangan.

"Bahwa ada pemufakatan jahat. Nah ini masih harus dicari antara siapa dengan siapa. Tapi pemufakatan jahat terkait dengan bahwa Chromebook akhirnya harus dijadikan menjadi pilihan yang padahal jauh sebelumnya itu sudah dilakukan uji coba, itu kurang tepat karena syaratnya harus internetnya terpenuhi," kata Harli dalam keterangannya, Rabu (28/5/2025).

Harli menjelaskan, ada kajian bahwa Chromebook tidak efektif dipakai di Indonesia. Alasannya, perangkat tersebut sangat tergantung pada internet, sementara kondisi infrastruktur internet di tanah air saat itu masih belum mendukung.

"Di Indonesia internetnya ketika itu masih belum memadai sehingga diuji coba dengan menggunakan Chromebook itu tidak menghasilkan sesuatu yang maksimal. Tetapi dalam perjalanannya, dalam analisis yang dilakukan, tetap harus melalui pengadaan Chromebook ini," ujar Harli.

Kemendikbudristek tetap mengarahkan agar proyek pengadaan tetap berjalan dengan total nilai anggaran Rp9,9 triliun.

Terkait hal itu, Harli menegaskan, penyidik Kejagung sedang mendalami apakah praktik tersebut berkaitan dengan upaya markup harga, pengurangan volume, atau bahkan pengadaan fiktif.

"Nah inilah nanti apakah di situ ada markup, apakah di situ fiktif misalnya, pengurangan volume misalnya, itu yang akan didalami," ucap Harli.

"Jadi tentu nanti penyidik dalam perjalanannya akan mendalami anggaran Rp9,9 triliun ini untuk pengadaan apa saja, tetapi pengadaan pokoknya kan terkait dengan Chromebook. Apakah chromebook ini ada compliment-nya? Nah ini yang akan ditelusuri terus," sambung dia.

Menurut Harli, seluruh tahapan mulai dari telaah laporan masyarakat hingga penyelidikan dilakukan karena adanya indikasi kuat penyimpangan dalam pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

"Kita dari aduan masyarakat, pengaduan itu di jajaran Pidsus dianalisis, kaji, telaah. Atas dasar telaah itu dilakukan penyelidikan. Nah, informasi yang disampaikan tadi barangkali itu juga menjadi informasi bagi kita," ujar Harli.

"Karena dalam perjalanannya kan kita juga pernah mendengar itu. Tetapi dengan adanya pengaduan masyarakat, maka setelah ditelaah dengan aturan-aturan hukum yang ada, maka dilakukan tindakan penyelidikan. Dan pada tanggal 20 kemarin, setelah penyidik menemukan ada bukti permulaan yang cukup, maka ditingkatkan," dia menjelaskan.

Sementara itu, kata Harli, sampai saat ini Kejagung belum menetapkan tersangka dalam perkara ini. Saat ini masih berupa penyidikan umum. Penyidik sedang fokus untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai alat bukti yang membuat terang tindak pidana ini.

"Dan tentunya melalui penyidikan ini dapat ditemukan siapa tersangkanya. Oleh karenanya saya kira kita harus bersabar memberi waktu kepada penyidik karena penyidik juga sedang intens menggali, mendalami dan melakukan upaya-upaya supaya tindak pidana ini terang," dia menandaskan.

Reporter: Genantan Saputra/Merdeka.com