Mengenal Nusuk, Paspor Haji yang Wajib Dimiliki Setiap Jemaah

Liputan6.com, Madinah -  Belakangan nama Nusuk kerap disebut-sebut. Kepala Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2025 sekaligus Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Muchlis Hanafi mendefinisikan nusuk sebagai paspor haji.

"Kalau jemaah itu punya paspor hijau untuk masuk ke negara Arab Saudi, nusuk ini adalah paspor perhajian. Jadi, aktivitas perhajian, pergerakan dalam perhajian itu berbasis pada kartu nusuk ini. Misalnya kita mau masuk ke Kota Makkah, itu kalau tidak ada kartu nusuk, bisa terhambat," ia menjelaskan dalam jumpa pers di Madinah, Rabu, 14 Mei 2025.

Kartu nusuk merupakan bagian dari layanan yang wajib diberikan syarikat kepada masing-masing jemaah setelah mereka memenuhi syarat dokumen yang diperlukan, termasuk paspor. Berdasarkan pengamatan Liputan6.com, pada kartu nusuk yang berlatar putih dengan hologram di sisi kanan terdapat barcode dan QR Code yang berisi data pemilik.

Tertera pula nama dan nomor paspor jemaah di kartu tersebut. Selanjutnya, tersedia pula informasi terkait nama, kebangsaan, tanggal lahir, dan nomor kartu nusuk. Tercantum pula nama syarikat yang mengurusi pembuatan dan verifikasi kartu nusuk mengingat Arab Saudi kini menerapkan sistem syarikat, bukan lagi muasasah.

Mengutip laman Kementerian Agama, Kamis (15/5/2025), Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief mengatakan ada tiga fungsi utama kartu nusuk. Pertama adalah sebagai layanan dari syarikat yang pada tahun ini, Indonesia membuat kontrak dengan delapan syarikat. Itu adalah perusahaan swasta yang bertanggung jawab mengelola layanan jemaah haji.

"Nusuk ini spesifik sesuai dengan syarikat yang melayani. Jadi Insya Allah, tidak akan ada lagi cerita jemaah terlantar karena ketidakjelasan layanan," ujarnya pada Sabtu, 10 Mei 2025.

Fungsi kedua Nusuk adalah menjadi syarat masuk ke Masjidil Haram. Sejauh ini, dalam penerapan di lapangan, askar atau petugas Masjidil Haram tetap membolehkan jemaah yang belum memegang nusuk masuk dengan menunjukkan visa haji yang berlaku.

Fungsi ketiga adalah izin pergerakan di puncak ibadah haji, yakni dari Makkah ke Arafah, lalu ke Muzdalifah, dan Mina. "Secara umum, nusuk akan menjadi acuan data yang sangat penting untuk mengelola pergerakan dua juta lebih jemaah. Jika data kita tidak akurat, dampaknya akan sangat besar," katanya.

Sebelumnya, Muchlis menyebutkan sekitar 35 ribu kartu nusuk belum didistribusikan dan diaktifkan jemaah Indonesia. Itu berarti baru sekitar 63 persen kartu nusuk yang diterima jemaah haji Indonesia yang tiba di Madinah.

"Tentu pemerintah Arab Saudi galau. Ini sudah banyak yang tiba tapi kok pelayanan (kartu nusuk) belum diberikan? Apa kendalanya?" kata Muchlis dalam jumpa pers di Makkah, Rabu, 14 Mei 2025, seusai menghadiri rapat dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

Dalam diskusi dibahas soal penyebab belum optimalnya penyebaran kartu nusuk kepada jemaah haji. Salah satu yang diutarakan adalah karena jemaah haji tersebar di beberapa syarikat. Sistem syarikat diberlakukan pemerintah Arab Saudi menggantikan sistem muasasah yang tidak selalu menangani jemaah dari satu kloter yang sama, tetapi bisa kombinasi jemaah dari berbagai kloter.

Namun, argumen itu terbantahkan karena ada beberapa syarikat memiliki capaian distribusi nusuk yang tinggi, antara 79--88 persen. Ada pula yang rendah meski PPIH diklaim cukup proaktif membantu syarikat mendistribusikan kartu nusuk itu.

Pihak Arab Saudi juga meminta Indonesia agar lebih intensif menyosialisasikan tentang pentingnya kartu nusuk kepada jemaah. Muchlis menindaklanjuti imbauan Arab Saudi dengan merilis surat edaran terkait akselerasi distribusi dan aktivasi kartu nusuk. Ia menyatakan pemerintah dan syarikat diberi waktu 48 jam untuk menyelesaikan pendistribusian kartu nusuk yang tersisa kepada jemaah haji Indonesia.

"Alhamdulillah setelah kita terbitkan edaran terkait dengan akselerasi distribusi dan aktivasi kartu nusuk ini, itu capaiannya meningkat," katanya.

Di sisi lain, Muchlis meminta jemaah yang belum mendapatkan kartu nusuk agar tenang. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah solusi bagi mereka, antara lain dengan pendampingan dari petugas syarikat dan menggunakan visa haji yang dimiliki untuk bisa mengakses Makkah dan Masjidil Haram.