Komisi IV DPR Temui 8 Profesor IPB Bahas 5 Isu Penting Pangan, Termasuk MBG

Liputan6.com, Jakarta Panitia Kerja (Panja) RUU Pangan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat melakukan Kunjungan Kerja ke Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Kamis, 8 Mei 2025.

Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, itu bertujuan untuk menyerap aspirasi terkait revisi atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

"Kunjungan ini bertujuan untuk berdiskusi dan mendengarkan pandangan para guru besar, dosen, serta mahasiswa IPB terkait pembahasan revisi UU Pangan yang saat ini tengah dibahas di Komisi IV DPR RI," ujar Firman Soebagyo, anggota Panja RUU Pangan, dalam keterangannya, Sabtu, 10 Mei 2025.

Firman menyampaikan bahwa forum diskusi yang dibuka oleh Wakil Rektor IPB dan dihadiri delapan profesor, dosen, serta mahasiswa, berjalan lancar dan penuh substansi.

Anggota Dewan mendapatkan berbagai masukan dari para profesor terkait materi usulan revisi UU Pangan.

"Pandangan dan saran tersebut akan menjadi referensi penting bagi Panitia Kerja dalam menyusun naskah akademik dan draf RUU. Harapan kami, revisi ini menghasilkan undang-undang yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan ketahanan serta kedaulatan pangan nasional ke depan," kata Firman.

Firman juga menjelaskan beberapa isu yang menjadi bahan diskusi dalam forum tersebut. Seperti kedaulatan pangan, diversifikasi dan substitusi pangan, penormaan program makan bergizi gratis (MBG) dalam UU dengan standar tertentu, transformasi peran Bulog.

"Serta dorongan menjadikan ikan sebagai salah satu alternatif utama pemenuhan gizi dan protein dalam program MBG," kata Firman.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam bidang riset dan kebijakan pangan.

Pemerintah, kata Firman, harus terbuka dan aktif membangun kerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan riset tentang pangan.

"Hasil riset tersebut harus menjadi dasar dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, khususnya terkait diversifikasi dan substitusi pangan," tegasnya.

Baca juga Keracunan MBG di Kota Bogor: Dari 171 Siswa, 22 Orang Dirawat

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto mengungkapkan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan berfokus pada transformasi Bulog, terutama wacana Perum Bulog akan langsung di bawah presiden.

"Ke depannya perubahan Rancangan Undang-Undang Pangan ini intinya ya transformasi Bulog. Bulog mau di kemanain gitu kelembagaannya," kata Titiek kepada wartawan, Rabu (7/5/2025). "Insyaallah (di bawah presiden)," sambungnya.

Titiek mengatakan Perum Bulog nantinya ditargetkan bisa membuat Indonesia kembali menjadi swasembada pangan seperti era Presiden Soeharto.

"Dulu aja Bulog bisa berfungsi, bisa bikin kita swasembada, kenapa sekarang mesti terlalu banyak lembaga macam-macam," ujar Titik.

Menurut Titiek, RUU Pangan akan digodok secepat mungkin agar Indonesia bisa segera swasembada pangan dan mengatasi masalah food waste.

"Undang-undangnya harus ditata lagi. Tadi banyak usulan-usulan misalnya juga mengenai waste, terbuangnya food waste itu ya. Itu juga tuh, kan enggak diatur. Ini harus diatur, gitu, bagaimana mengenai food waste ini karena terlalu banyak, bisa triliunan per tahun yang terbuang karena si food waste itu," jelasnya.

Baca juga Prabowo Luncurkan Gerakan Indonesia Menanam: Setiap Desa Harus Swasembada Pangan