Mendagri Tito Karnavian Ungkap 5 Peran Strategis Pemda dalam Mendukung PTN-BH

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendukung kemajuan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Hal ini disampaikannya dalam acara Silaturahmi dan Rapat Kerja Forum Majelis Wali Amanat (MWA) PTN-BH 2025 yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (9/5/2025).

Tito memaparkan, terdapat lima bentuk dukungan konkret yang bisa dilakukan Pemda untuk mendorong pengembangan PTN-BH di daerah masing-masing.

Peran pertama Pemda adalah dengan memberikan dana hibah kepada PTN-BH. Menurut Tito, dukungan dana ini dapat menjadi stimulus penting dalam mempercepat pengembangan kualitas dan kapasitas institusi pendidikan tinggi tersebut.

Kemudian dukungan infrastruktur fisik dan digital. Pemda juga dapat berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur pendukung, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus. Misalnya, pembangunan akses jalan, jaringan listrik, internet berkecepatan tinggi, dan sarana air bersih yang menunjang aktivitas akademik.

Ketiga, Tito mendorong Pemda untuk menyediakan beasiswa bagi pelajar daerah agar mereka bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, khususnya PTN-BH. Ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di daerah.

Selain mahasiswa baru, Pemda juga dapat meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dengan memberikan akses pendidikan lanjutan di PTN-BH. Langkah ini diharapkan bisa berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah.

Tito juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemda dan PTN-BH dalam penelitian dan pengembangan program kreatif, guna mendorong inovasi daerah berbasis riset ilmiah.

"PTN-BH ini adalah center of excellence, tempatnya para pemikir. Otomatis sangat diharapkan dapat memberikan dukungan di bidang penelitian dan memancing kreativitas daerah," ujarnya.

Tito menjelaskan, dukungan Pemda terhadap PTN-BH telah memiliki payung hukum yang kuat, antara lain UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Rencana Koordinasi Nasional.

Untuk memastikan pesan ini tersampaikan ke seluruh daerah, Tito berencana menggelar rapat koordinasi virtual bersama seluruh kepala daerah dan pihak terkait.

"Kami ingin mempertegas kembali kepada seluruh Pemda bahwa mereka tidak perlu ragu untuk mendukung PTN-BH," tegas Tito, yang juga menjabat sebagai Ketua MWA Universitas Sriwijaya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, serta Ketua Forum MWA PTN-BH 2024–2025 Mohammad Nuh. Tak ketinggalan, sejumlah anggota MWA dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia juga tampak hadir.