Kejagung Dukung Prabowo Segera Wujudkan RUU Perampasan Aset

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat terwujudnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Sikap Prabowo disampaikan pada momen Hari Buruh Internasional alias May Day, 1 Mei 2025 lalu.

“Kami sangat sependapat dan mendukung sikap yang disampaikan Bapak Presiden terkait dengan hal ini, dengan Undang-Undang Perampasan Aset,” tutur Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (5/5/2025).

Harli menyebut, Kejagung melihat urgensi dari Undang-Undang Perampasan Aset, bahwa sangat penting segera terwujud dalam rangka upaya pemulihan kerugian keuangan negara, khususnya akibat tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

“Kalau yang dilakukan selama ini oleh Aparat Penegak Hukum, katakanlah para jaksa, itu kan lebih kepada upaya-upaya pemulihan aset dalam kerangka pelaksanaan tugas fungsinya, seperti dalam konteks penyidikan, kemudian kalau kita lihat alurnya kan ada penyitaan, jadi menjadi barang bukti, barang sitaan, kemudian barang rampasan,” jelas dia.

“Dan kalaupun dilakukan katakan sita eksekusi, itu setelah keputusan,” sambungnya.

Kondisi tersebut pun menimbulkan rentang waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan satu persoalan, seperti misalnya aset yang dimiliki oleh pelaku dalam rangka pemulihan keuangan negara.

“Nah, dalam konteks Undang-Undang Perampasan Aset ini, kita harapkan ada pemenuhan terhadap NCB itu. Jadi Non-Conviction Based Asset Forfeiture itu bisa dilakukan. Jadi, kalaupun sebelum putus, tapi aset-aset itu sudah bisa dirampas dalam rangka pemulihan keuangan negara. Itulah keistimewaan dari Undang-Undang Perampasan Aset itu,” ungkap Harli.

Sebab itu, Kejagung mendukung penuh sikap Prabowo dalam rangka mempercepat penyelesaian RUU Perampasan Aset hingga terwujud menjadi undang-undang.

“Karenanya bagi kami, kami sangat luar biasa ketika Bapak Presiden memberikan pandangan, pendapat seperti ini dan sikap, tentu kami menilai bahwa Bapak Presiden sangat respek terhadap kebutuhan regulasi bagi para penegak hukum, khususnya dalam menegakkan pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Harli menandaskan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan komitmennya memberantas korupsi di Indonesia. Prabowo menegaskan dirinya mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset disahkan di DPR RI.

"Dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung UU Perampasan Aset, saya mendukung," jelas Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Dia mengatakan koruptor harus mengembalikan aset-aset yang telah dicurinya. Prabowo pun mengajak para buruh yang hadir untuk terus melawan para koruptor.

"Enak aja udah nyolong enggak mau kembalikan aset. gue tarik aja deh itu. Setuju? Bagaimana kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?" tuturnya.

Prabowo menyampaikan dirinya akan berusaha menghilangkan korupsi dari Indonesia, meskipun hal ini disadarinya bukan pekerjaan mudah. Dia meminta pejabat negara untuk berhenti mencuri uang rakyat.

"Kalian kalian yang di dalam lembaga-lembafa pemerintah kalian digaji oleh rakyat saya katakan hentikan korupsimu! Hentikan, hentikan kalian mencuri uang rakyat hentikan! Dan saya minta dihentikan secepet secepetnya!" tegas Prabowo.

Dia juga meminta dukungan dan bantuan para buruh untuk menyelematkan kekayaan negara. Prabowo memastikan akan menegakkan hukum yang tegas kepada siapapun yang mencuri kekayaan negara.

"Saya berkali-kali mengatakan saya akan tegakkan hukum mereka yang melanggar hukum, mereka yang mencuri kekayaan negara akan saya tindak. Karena itu kewajiban saya, itu sumpah saya kepada rakyat Indonesia di hadapan Tuhan Maha Besar Allah SWT," pungkas Prabowo.