Pemerintah Targetkan Birokrasi Kelas Dunia 2045, Fokus Digitalisasi dan SDM Aparatur

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045 akan menitikberatkan pada transformasi digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.

Tujuan utamanya adalah menciptakan birokrasi kelas dunia pada 2045.

"GDRBN akan menjadi tonggak penting perubahan birokrasi Indonesia, dengan semangat membangun birokrasi kolaboratif, kapabel, dan berintegritas, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," ujar Rini dalam Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025–2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB 2024 di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (30/4/2025).

Rini menjelaskan, GDRBN menargetkan reformasi menyeluruh, mulai dari digitalisasi pemerintahan, peningkatan kompetensi aparatur, pembentukan kelembagaan yang adaptif, hingga penyediaan layanan publik yang inklusif dan berkualitas.

Beberapa program strategis yang tengah disiapkan Kementerian PANRB meliputi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), transformasi pelayanan publik, serta penguatan pemerintahan digital.

SAKP dirancang untuk menyelaraskan kerja antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar lebih kolaboratif, efektif, dan efisien dalam mendukung pembangunan nasional.

"Transformasi digital kini tidak hanya sekadar mengubah proses manual menjadi digital, tetapi harus menghasilkan dampak nyata dan nilai tambah bagi publik," jelasnya.

Lebih lanjut, Kementerian PANRB juga akan mengembangkan ekosistem pelayanan publik yang lebih luas, inklusif, dan mudah diakses masyarakat. Rini berharap reformasi ini bisa menghadirkan birokrasi yang benar-benar melayani rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, kementerian memberikan penghargaan kepada instansi pemerintah dengan capaian indeks Reformasi Birokrasi (RB) terbaik tahun 2024. Rini berharap pencapaian tersebut bisa menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan.

"Birokrasi yang berdampak hanya bisa terwujud lewat kolaborasi. Apa yang kita kerjakan bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk bangsa dan masyarakat Indonesia," tegasnya.

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Erwan Agus Purwanto, melaporkan bahwa sepanjang 2024 Tim Penilai Nasional (TPN) mengevaluasi 628 instansi, terdiri dari 82 kementerian/lembaga, 38 provinsi, dan 508 kabupaten/kota.

Hasilnya, rata-rata indeks RB meningkat di seluruh level pemerintahan. Kementerian/lembaga mencatatkan rata-rata 82,98 (naik 6,17 poin), pemerintah provinsi 74,63 (naik 4,92 poin), dan pemerintah kabupaten/kota 69,46 (naik 10,14 poin).

Erwan mendorong instansi dengan capaian di atas rata-rata untuk membagikan praktik terbaiknya.

"Kami mengapresiasi seluruh pihak yang berperan dalam implementasi RB dan mendorong sinergi lintas instansi untuk hasil yang lebih optimal," tutupnya.

Berikut instansi pemerintah dengan indeks RB terbaik hasil evaluasi RB Tahun 2024:

Pemerintah Provinsi Terbaik: 1. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat2. Pemerintah Daerah Provinsi Bali3. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat4. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat5. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik Setiap Wilayah: 1. Pemerintah Daerah Kota Surabaya2. Pemerintah Daerah Kota Denpasar3. Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan4. Pemerintah Daerah Kota Padang5. Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai

Instansi Pemerintah dengan Delta Tertinggi:1. Pemerintah Daerah Kabupaten Berau2. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan3. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku4. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau5. Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung