Pramono: Pegawai Pemprov Jakarta Tak Gunakan Transportasi Umum, Bakal Kesulitan Sendiri

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Pramono Anung menegaskan, saat ini ada aturan yang mewajibkan seluruh pegawainya untuk naik transportasi umum setiap Rabu untuk berkangkat kerja. Menurut dia, aturan tersebut wajib dipatuhi karena ada hukuman menanti jika dilanggar.

"Kalau mereka nggak patuh pasti mereka akan kesulitan sendiri," wanti Pramono usai menumpangi TransJakarta saat berangkat kerja hari ini ke kawasan Matraman, Rabu (30/4/2025). 

Pramono menjelaskan, kesulitan dimaksud dikarena dirinya tidak lagi menyiapkan transportasi khusus untuk mobilisasi mereka. Selain itu, dia juga meminta Tim Satpol PP untuk melihat siapa saja pegawai Pemprov Jakarta yang menggunakan kendaraan pribadi.

"Kenapa kesulitan? Karena kami menyiapkan transportasi (khusus) buat mereka, sehingga di kantor saya minta kepada Satpol PP untuk kontrol siapa yang naik kendaraan pribadi. Jadi saya biasa bekerja berlapis, saya tahu," tegas Pramono.

Pramono menyatakan, khusus hari Rabu, parkiran di Kompleks Balai Kota akan dipantau ketat penggunaanya. Dia tak akan memberikan izin kepada pegawai gunakan kendaraan pribadi jika tidak dalam kondisi yang dikecualikan, seperti sakit, disabilitas atau ibu hamil. 

"Sampai saya bilang parkirnya kan kita tidak disiapkan di kantor. Kalau dia naik kendaraan pribadi pasti ketahuan," Pramono menandasi.

Diberitakan sebelumnya, Pramono mengeluarkan ingub atau instruksi gubernur  nomor 6 tahun 2025, perihal kewajiban menggunakan transportasi umum untuk seluruh pegawainya di Balai Kota Jakarta setiap hari Rabu. 

"Transportasi umum digunakan untuk ke berangkat ke tempat kerja, pelaksanaan tugas dan pulang dari tempat kerja, pada setiap hari Rabu," tulis Pramono dalam ingubnya, seperti dikutip Selasa (29/4/2025).

Menurut Pramono, aturan ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum massal di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta dan meningkatkan kualitas udara di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Terdapat 8 moda transportasi umum yang termasuk dalam ingub ini, yaitu Transjakarta; Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta; Light Rapid Transit (LRT) Jakarta;

LRT Jabodebek; KRL Jabodetabek (Commuterline); Kereta Bandara (Raillink); Bus/Angkot reguler; dan Kapal dan angkutan antar jemput karyawan/pegawai.

Meski mewajibkan, Pramono mengecualikan pegawainya menggunakan transportasi umum apabila sedang sakit, hamil (mengandung), disabilitas; dan petugas lapangan yang membutuhkan mobilitas tertentu. 

Terkait pengawasannya, Pramono memintaKepala perangkat daerah bertanggung jawab dan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pegawai dalam penggunaan angkutan umum massal sebagai moda transportasi pada setiap hari Rabu di unit kerjanya masing-masing, juga disampaikan ke media sosial sebagai bentuk ajakan kepada publik.

"Penggunaan angkutan umum massal sebagai moda transportasi bagi seluruh Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada setiap hari Rabu agar diunggah ke media sosial perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah, sebagai upaya mengajak masyarakat turut serta menggunakan angkutan umum massal dalam beraktivitas," ucap Pramono.