Kisruh KJS, Jokowi: Jangan Sampai Diganggu Secara Politis

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi memantau penerapan Kartu Jakarta Sehat (KJS) di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, untuk mengetahui apakah masih ada yang perlu diperbaiki dalam program tersebut atau tidak. Sehingga, ia dapat menunjukkan bahwa KJS itu sangat dibutuhkan masyarakat.

"Kalau ada yang kecil-kecil perlu dibenahi, kita benahi. Ini untuk kepentingan masyarakat bawah jadi jangan ada yang ganggu-ganggu. Jangan sampai ada yang ganggu-ganggu entah dengan cara politis, entah dengan cara-cara non-politis," ujar Jokowi di RSUD Cengkareng, Jumat (24/5/2013).

Dengan begitu, menurut mantan walikota Solo itu, jika ia telah mengetahui sisi mana yang perlu pembenahan diharapkan dapat menghindari pihak-pihak yang mencoba menganggu ataupun menjatuhkan program KJS itu. Sehingga masyarakat kurang mampu yang telah menikmati program itu menjadi terganggu.

"Apa yang sudah sekarag ini digunakan jangan sampai mencoba untuk menggangu, membuat seolah-seolah mempersepsikan KJS itu gagal. Tidak! Saya sampaikan sekali lagi tidak. Buktinya di sini. Masyarakat butuh, perlu. Sehingga ini perlu, kita tunjukkan bahwa masyarakat perlu," tegas Jokowi.

Ia mengakui memang perlu ada perbaikan-perbaikan terhadap program. Terlebih dengan masalah tarif sistem penagihan Indonesia Case Based Groups (INA CBGs) yang dinilai masih rendah oleh beberapa rumah sakit swasta. Sehingga memang perlu direkalkulasi atau dihitung ulang. Selain itu, tentunya juga ada tujuan mencari keuntungan.

"Profit oriented. Ini memang dunia medis. Kedua, masalah tarif jangan dibesar-besarkan karena kita juga sudah lebih besar dari tarif nasional. Ya kan. Kalau ada sisten lapangan yang kecil-kecil yang perlu diperbaiki kita perbaiki. INA CBGs, ini kita menggabungkan antara sistem Kemenkes dengan kita supaya ini jadi sistem yang baik dan bisa diterapkan di nasional," papar Jokowi. (Mut/*)