Sukses

Prabowo Diuji Komitmennya soal Pendidikan, Selesaikan Masalah UKT

Presiden terpilih Prabowo Subianto diuji kepemimpinannya salah satunya fokus akan pendidikan dan bisa menyelesaikan masalah uang kuliah tunggal (UKT).

Liputan6.com, Jakarta Presiden terpilih Prabowo Subianto diuji kepemimpinannya salah satunya fokus akan pendidikan dan bisa menyelesaikan masalah uang kuliah tunggal (UKT).

Pengamat pendidikan Totok Amin Soefijanto menunggu gebrakan Prabowo menyelesaikan hal tersebut, apalagi membuat uang pendidikan jauh lebih murah khususnya bagi siswa atau mahasiswa kalangan menengah ke bawah.

“Semoga Pak Prabowo memenuhi janjinya, lebih bagus kalau gratis buat mahasiswa dari keluarga menengah ke bawah,” kata Totok, Rabu (29/05/2024).

Menurut pengajar di Universitas Paramadina itu, bangsa Indonesia masih membutuhkan banyak sarjana ke depan, apalagi angka partisipasi pendidikan tinggi saat ini hanya 30 persen.

Untuk itu, Totok mengatakan negara masih membutuhkan peningkatan pendidikan berkelanjutan dan janji Prabowo untuk menurunkan atau menggratiskan UKT patut diapresiasi.

“Kita perlu lebih banyak sarjana dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi yang sekarang hanya sekitar 30%. Syukur kalau bisa 50% dalam 2-3 tahun ke depan,” ucapnya.

Kehadiran Prabowo di tengah-tengah kekisruhan UKT menjadi harapan besar bagi para calon mahasiswa baru di seluruh tanah air. Apalagi Prabowo dinilai memiliki komitmen dan kepedulian terhadap dunia pendidikan.

Meski diwacanakan isu kenaikan UKT akan terjadi tahun depan, yang artinya di bawah kepemimpinan Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka selaku wakil presiden, Totok berharap Prabowo – Gibran tidak membebani masyarakat di sektor pendidikan ini dengan cara meringankan bahkan gratis UKT di PTN.

“Kalau pemerintah tidak ingin membebani rakyat, sebaiknya UKT diturunkan bahkan gratis,” jelasnya.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Memperbaiki Politik Anggaran

Totok pun menyarankan agar pemerintah baru nanti bisa memperbaiki politik anggaran di sektor pendidikan, karena mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tugas negara dalam hal ini pemerintah, dan itu sudah diatur dalam konstitusi.

“Perbaiki politik anggaran kita untuk sektor pendidikan agar tidak anomali. Amanah konstitusi itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu di dalamnya termasuk hak dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi,” ungkapnya.

Dikatakan Totok, pendidikan sudah selayaknya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat yang mampu saja, melainkan merata agar mutu sumber daya manusia (SDM) Indonesia menjadi berkualitas dan memiliki kompetensi untuk memajukan bangsa.

“Jangan sampai hanya anak dari keluarga kaya saja yang bisa kuliah. Buka kesempatan untuk kuliah buat siapa saja, agar Indonesia memiliki manusia berkualitas dan kompeten untuk bekerja memajukan bangsanya,” pungkas Totok.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini