Demi Kelancaran Pemerintah, Pelantikan Pejabat Pemprov PBD Bisa Disegerakan

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pejabat eselon II di wilayah pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya (PBD) dikabarkan belum dilantik. Padahal selama kurang lebih 4 bulan terakhir, nama mereka sudah diumumkan ke publik.

Mulai dari kandidat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Sekretaris Majelis Rakyat Papua Provinsi, hingga Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.

Menanggapi hal itu, Pengamat Pemerintahan, Ortisan Kambu menilai mereka yang sudah diketahui nama-namanya adalah aparatur sipil negara (ASN) yang sudah mengikuti tes untuk menduduki jabatan dimaksud. Artinya, mereka dipastikan siap untuk mengemban tugas negara setingkat eselon dua.

“Karena itu mereka (harus) segera dilantik dalam bulan Mei ini, supaya para pejabat ini bisa membantu Gubernur menuntaskan program-program Pejabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad,” kata Ortisan dalam keterangan diterima, Rabu (22/5/2024).

Berdasarkan catatannya, Ortisan mengatakan mereka yang akan dilantik adalah Orang Asli Papua (OAP) dan menurut amanat beleid otonomi khusus Papua hal tersebut sebagai bagian dari kebijakan tindakan afirmatif untuk menempatkan OAP dalam jabatan tersebut.

“Kami sudah berjuang hadirkan Provinsi (Papua Barat Daya) ini, maka harus prioritaskan anak asli Papua. Sebab, anak asli Papua hanya bisa pegang jabatan atau jadi Kepala Dinas di Papua. Mereka tidak pernah bisa diangkat jadi Kepala Dinas di luar Papua seperti Sumatera dan Jawa,” jelas Ortisan.