Sukses

Demi Kelancaran Pemerintah, Pelantikan Pejabat Pemprov PBD Bisa Disegerakan

Sejumlah pejabat eselon II di wilayah pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya (PBD) dikabarkan belum dilantik.

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pejabat eselon II di wilayah pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya (PBD) dikabarkan belum dilantik. Padahal selama kurang lebih 4 bulan terakhir, nama mereka sudah diumumkan ke publik.

Mulai dari kandidat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Sekretaris Majelis Rakyat Papua Provinsi, hingga Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.

Menanggapi hal itu, Pengamat Pemerintahan, Ortisan Kambu menilai mereka yang sudah diketahui nama-namanya adalah aparatur sipil negara (ASN) yang sudah mengikuti tes untuk menduduki jabatan dimaksud. Artinya, mereka dipastikan siap untuk mengemban tugas negara setingkat eselon dua.

“Karena itu mereka (harus) segera dilantik dalam bulan Mei ini, supaya para pejabat ini bisa membantu Gubernur menuntaskan program-program Pejabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad,” kata Ortisan dalam keterangan diterima, Rabu (22/5/2024).

Berdasarkan catatannya, Ortisan mengatakan mereka yang akan dilantik adalah Orang Asli Papua (OAP) dan menurut amanat beleid otonomi khusus Papua hal tersebut sebagai bagian dari kebijakan tindakan afirmatif untuk menempatkan OAP dalam jabatan tersebut.

“Kami sudah berjuang hadirkan Provinsi (Papua Barat Daya) ini, maka harus prioritaskan anak asli Papua. Sebab, anak asli Papua hanya bisa pegang jabatan atau jadi Kepala Dinas di Papua. Mereka tidak pernah bisa diangkat jadi Kepala Dinas di luar Papua seperti Sumatera dan Jawa,” jelas Ortisan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Program Pemerintah Bisa Lambat

Ortisan menilai, bila mereka belum dilantik maka program pemerintahan bisa semakin lambat berjalan. Pasalnya, sejumlah Kepala Dinas ada yang merangkap jabatan sehingga sulit bekerja secara optimal.

“Contoh program pendidikan dan UMKM, pemberdayaan ekonomi orang Papua terutama mama-mama Papua,” jelas Ortisan.

Sementara itu, Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD), Vincentius Paulinus Baru juga menilai hal senada. Menurut dia, salah satu faktornya, karena belum dilantiknya pejabat definitif eselon II dan eselon III di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya (PBD).

“Saya kira perlu percepat pelantikan pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya, sehingga pelayanan kepada masyarakat Papua bisa lebih maksimal,” Paulinus menandasi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Papua Barat Daya (#PBD) adalah provinsi yang merupakan pemekaran dari provinsi Papua Barat. Provinsi ini terletak di barat laut Pulau Papua.

    Papua Barat Daya

Video Terkini