Sukses

Jokowi Setuju Pesan Luhut yang Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic ke Kabinet

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berpesan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toxic atau bermasalah ke dalam jajaran kabinetnya.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sepakat dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan agar presiden terpilih, Prabowo Subianto tak membawa orang toxic atau bermasalah ke kabinetnya. Menurut dia, saran Luhut kepada Prabowo tersebut merupakan hal yang benar.

"Udah bener dong. Bener, bener," kata Jokowi di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5/2024).

Dia enggan menanggapi banyak soal pernyataan Luhut tersebut. Jokowi meminta agar awak media menanyakan kepada Luhut soal orang toxic yang dimaksud.

"Ya ditanyakan kepada Pak Luhut," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berpesan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toxic atau bermasalah ke dalam jajaran kabinetnya.

“Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke kepemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita,” ujar Luhut di Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Pesan tersebut Luhut sampaikan menyambung pelajaran yang dia peroleh setelah bekerja dalam kabinet Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir.

Menurut Luhut, yang menjadi permasalahan dalam pemerintahan Indonesia adalah regulasi-regulasi oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

“Saya memperbaiki banyak permasalahan itu,” kata dia.

Adapun salah satu solusi yang Luhut yakini dapat mengatasi permasalahan regulasi adalah melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Luhut mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.

“Saya bilang ke Presiden, ‘Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini,” katanya.

Setelah mengalami hal tersebut, ia berpesan kepada Prabowo untuk lebih selektif dalam memilih orang untuk menjadi bagian dari kabinet.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Jokowi soal Kabinet Prabowo: Usul Boleh, Tapi Itu Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan susunan kabinet pada pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Presiden Terpilih dalam hal ini Prabowo Subianto.

Hal itu ditegaskan Presiden Jokowi saat ditanya apakah dirinya diminta atau ikut memberikan saran terkait susunan kabinet mendatang.

"Kabinet itu adalah 100 persen hak prerogatif presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh Presiden Terpilih," kata Presiden Joko Widodo usai meninjau pameran kendaraan listrik di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (3/5/2024) seperti dilansir Antara.

Jokowi menekankan bahwa saran bisa saja diberikan apabila ada permintaan dari Presiden Terpilih.

"Kalau minta saran nggak apa-apa (memberi saran), kalau minta saran. Tapi kalo nggak dimintai saran, ikut-ikutan nimbrung, nah itu yang nggak boleh," ujarnya.

3 dari 3 halaman

Beri Masukan

Sebelumnya beredar kabar yang menyebut Presiden Joko Widodo diminta atau ikut memberikan masukan terkait susunan kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Koordinator Staf Khusus (Stafsus) Presiden Ari Dwipayana pun sudah merespons narasi yang dikembangkan sejumlah pihak terkait keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam penentuan menteri kabinet pemerintahan 2024--2029.

"Pengangkatan menteri dalam kabinet pemerintahan mendatang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Terpilih setelah dilantik 20 Oktober 2024," kata Ari Dwipayana akhir Maret 2024 lalu.

Menurut Ari, Presiden Jokowi hingga saat ini fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabatan pada 20 Oktober 2024.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.