Sukses

Hasto Ungkap Kemiripan Jokowi dan Soeharto dalam Upaya Pertahankan Kepemimpinan Lewat Pemilu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menilai bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki kemiripan dengan Presiden ke-2 RI Soeharto dalam hal mempertahankan kepemimpinannya melalui Pemilihan Umum (Pemilu).

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menilai bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki kemiripan dengan Presiden ke-2 RI Soeharto dalam hal mempertahankan kepemimpinannya melalui Pemilihan Umum (Pemilu).

Hal itu disampaikan Hasto dalam kegiatan Bedah Buku 'NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971' karya Ken Ward (1972) yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa 2 April 2024.

"Saya mencoba menghilangkan Pak Jokowi, tetapi sulit. Maklum 23 tahun bersama Pak Jokowi. Apakah karakter (Jokowi dan Soeharto -red) sama? Nanti kita lihat," ungkap Hasto.

Hasto menjelaskan bahwa pada Pemilu tahun 1971 Soeharto berusaha mempertahankan kekuasaan dengan mengerahkan unsur-unsur negara. Hal itu dinilainya sama dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi pada Pemilu 2024.

Menurutnya, Soeharto mempersiapkan skenario mempertahankan kepemimpinan lewat operator politiknya, yakni Ali Murtopo, Amir Mahfud, dan Sujono Mardani selama 18 bulan.

“Kalau Pak Jokowi berapa bulan? Saya belum bisa menjawab. Nah, kalau diukur pertama Pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) mengatakan bahwa di PDI Perjuangan sebenarnya banyak 70 persen, saya lupa angkanya, yang setuju perpanjangan jabatan pada 11 Maret 2022, itu artinya 19 bulan dipersiapkan,” ungkapnya. 

Kemudian, lanjut Hasto, Soeharto membangun narasi pembangunan nasional, stabilitas politik, keamanan, akselerasi, dan modernisasi pembangunan 25 tahun ke depan dengan mimpi. Para akademisi saat itu pun masuk dalam suatu kampanye akselerasi modernisasi. Namun, prosesnya minus kebebasan, demokrasi, dan hak untuk berserikat.

“Ini yang terjadi dan saya coba bandingkan kekuasaan Soeharto dan Jokowi sebenarnya ada kemiripan,” kata Hasto.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Abuse of Power

Sementara itu, Soeharto juga dinilainya melakukan abuse of power dengan memanfaatkan menggunakan Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, ABRI, dan Operasi Khusus (OPSUS)

Sedangkan abuse of power pada era Jokowi, Hasto mengklaim, dilakukan lewat TNI, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian perdagangan, Kementerian Perekonomian, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian BUMN, dan Badan Pangan Nasional.

“Oligarki, judi gelap, tambang ilegal, anggaran kementerian, ini yang nggak formalnya. Yang formalnya saja Bansos (bantuan sosial) bisa dinaikkan, apalagi yang informal,” tandas Hasto saat menyebutkan jenis-jenis abuse of power yang dilakukan oleh Jokowi dalam hal pendanaan. 

 

3 dari 3 halaman

Singgung Sikap Ksatria

Terakhir, Hasto mengungkapkan bahwa penting untuk terus mengusahakan agar hal-hal tersebut tidak terulang kembali. 

“Sangat penting untuk menjadi pembelajaran sejarah agar sejarah tidak berulang beberapa bulan ke depan harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya,” jelaskan. 

Ia juga menegaskan bahwa tindakan membicarakan kecurangan pemilu bukan karena pihaknya tidak rela kalah, melainkan merupakan sikap ksatria. 

“Itu bukan karena kami nggak rela kalah, itu kami diajarkan untuk bersikap secara ksatria,” pungkasnya. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.