Komitmen Partai Buruh Wujudkan Reforma Agraria, Kedaulatan Pangan, dan Kebijakan Anti Impor

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia sekaligus Ketua Dewan Penasehat Partai Buruh, Henry Saragih (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Serikat Petani Indonesia sekaligus Ketua Dewan Penasehat Partai Buruh, Henry Saragih, menegaskan komitmen Partai Buruh untuk mendorong pelaksanaan reforma agraria, mencapai kedaulatan pangan, dan menerapkan kebijakan anti impor pangan.

Hal ini disampaikan dalam kampanye akbar Partai Buruh yang diselenggarakan di Lapangan Peston SMK Bukit Barisan Jalan Bandar Labuhan, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (10/2).

“Komitment Partai Buruh ini merupakan langkah fundamental untuk membangun ekonomi nasional yang mandiri dan berdaulat, sekaligus mengangkat harkat dan martabat petani Indonesia,” tegas Henry.

Henry Saragih menguraikan bahwa reforma agraria bukan sekedar redistribusi tanah, tapi juga tentang memastikan akses yang adil dan berkelanjutan bagi petani terhadap sumber daya alam.

"Reforma agraria adalah tentang keadilan sosial, adalah tentang memberikan tanah kepada yang berhak, yaitu petani Indonesia yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian kita, tapi ironisnya masih banyak yang tidak memiliki akses terhadap lahan pertanian," ujarnya.

Lebih lanjut, Henry Saragih menekankan pentingnya kedaulatan pangan sebagai pilar utama untuk mencapai kedaulatan nasional. "Kedaulatan pangan bukan hanya tentang kemampuan untuk memproduksi pangan sendiri, tapi juga tentang memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi oleh rakyat Indonesia adalah sehat, aman, dan terjangkau. Ini adalah tentang membangun sistem pangan yang berkelanjutan, yang tidak tergantung pada impor.”

Kebijakan anti impor pangan dianggap sebagai langkah strategis dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional. Henry Saragih berargumen bahwa impor pangan yang berlebihan telah mengikis industri pertanian lokal dan merugikan petani Indonesia.

"Kita harus mengurangi ketergantungan kita pada impor pangan. Dengan menerapkan kebijakan anti impor yang selektif, kita dapat memberikan ruang bagi produksi lokal untuk tumbuh dan berkembang, sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar domestik," tutur Henry.

2 dari 2 halaman

Perjuangkan Omnibus Law UU Cipta Kerja Dihapus

Oleh karena itu, pihaknya juga akan memperjuangkan agar Omnibus Law UU Cipta Kerja dihapus karena berimbas buruk kepada nasib petani. Pertama, terkait bank tanah yang justru memudahkan tanah rakyat dikuasai oleh korporasi. Kedua, dalam UU Cipta Kerja diperbolehkannya impor pangan saat terjadi panen raya. Sedangkan point ketiga yang menjadi sorotan Partai Buruh adalah terkait ketentuan pidana bagi orang yang mengimpor komoditas pertanian pada saat panen raya.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, Henry Saragih mengajak pemerintah, swasta, dan seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama. "Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas kita semua. Swasta harus mendukung pengembangan pertanian lokal melalui investasi dan inovasi. Masyarakat juga harus mendukung dengan memprioritaskan konsumsi produk lokal," tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Henry mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memenangkan Partai Buruh guna mendukung gerakan reforma agraria, kedaulatan pangan, dan kebijakan anti impor.

"Ini adalah perjuangan kita bersama. Mari kita pilih Partai Buruh untuk mendukung kesejahteraan petani dan rakyat Indonesia. Mari kita wujudkan reforma agraria, kedaulatan pangan, dan anti impor demi Indonesia yang lebih mandiri, berdaulat, dan sejahtera," tutup Henry Saragih.