Ahok Ungkit Usulannya Soal Pembangunan IKN, tapi Tak Dijalankan Jokowi

Sedangkan jika opsinya di Kalimantan Timur, Ahok lebih menyarankan agar pemindahan ibu kota seharusnya ditempatkan di Balikpapan. Karena aset PT Pertamina yang banyak di sana bisa digunakam pemerintah.

"Jadi usul saya nih. Kemudian tiba-tiba keluar semua putusin (IKN) di Kaltim. Soal Kaltim ini saya juga ada ngomong juga, ngomong begini, kenapa kalau mau ngotot di Kaltim, ya gampang pak," kata dia.

"Gampang. Ibu kota ini misal di Kaltim, pakai aja Balikpapan dan sekitarnya. Kenapa? Karena itu aset Pertamina itu ribuan hektare. Puluhan ribu lahannya berantakan semua. Itu saja," sambungnya.

Namun demikian, Ahok tidak mengerti ternyata usulannya kepada Jokowi tidak ada yang direalisasikan. Sebab, pembangunan IKN ternyata dijalankan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ini jangan salah paham lagi ya. Nanti dibilang Ahok enggak sepakat IKN. Saya setuju IKN lho. Cuma sekarang kok mandeg, apa yang bikin mandeg, bebasin lahan bisa dua juta, satu juta setengah ya jelas saja mandeglah," tuturnya.

Padahal, Ahok mengatakan apabila sarannya dilakukan sangat mudah untuk mendapatkan hak atas penggunaan lahan. Karena tidak mengikuti sarannya, alhasil banyak problem, seperti investor yang tidak masuk ke proyek IKN.

"Tapi saya enggak tahu apa yang terjadi. Mungkin banyak oknum pejabat punya lahan. Memang punya perusahaan besar kebun diambil enggak bayar. Tapi yang lain enggak diapa-apain kok. Yang punya orang Jakarta masa diganti dua juta per meter," tuturnya

"Investor ya enggak mau masuk dong. Kalau saya bilang, kan harus masuk tuh properti. Kalau saya punya lahan sebesar satu meja ini, enggak laku, saya akan bilang lu tolong pengusaha bangun gedung ini ya, gratis tanahnya, gratis lu bangun," tambahnya.

Sementara saat ini, kata Ahok, pemerintah tidak bisa menjalankan rencananya untuk membiarkan para investor membangun properti di IKN. Sebab, mereka tidak ingin dibebankan biaya untuk pembebasan lahan yang bukan milik pemerintah.

"Kenapa? Begitu lu bangun dua ini, ya kemudian bukan punya dia bos. Kalau tiba-tiba ada ini gedung, ini tiba-tiba jadi mahal enggak tuh punya gua? Mahal punya saya. Tapi sekarang enggak bisa kasih gratis. Sekarang sudah semua punya orang," tuturnya.

"Kalau gitu kenapa enggak dipakai saja yang Balikpapan (Punya Pertamina)?. Ini agak beda sedikit dengan Pak Anies yang menolak IKN. Kalau bagi saya IKN oke, tapi enggak usah ganti lahan. Bisa pakai di Kalteng atau di balikpapan punya Pertamina. Dan sekali lagi mohon maaf ya, mohon maaf pak presiden," katanya menambahkan.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Merdeka.com