Tokoh Betawi: Jakarta Jangan Kehilangan Akar Budaya Setelah Nanti Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Sementara itu, Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR) Kiai Haji (KH) Lutfi Hakim menegaskan, saat ini menjadi momentum budaya Betawi menuju era tinggal landas. Tentu harapannya ke depan, Betawi menjadi lebih baik dan lebih maju. 

"Saat ini orang Betawi banyak termarjinalkan secara struktur maupun kultur," ungkapnya.

Kaum Betawi, lanjut dia, tidak memiliki kedaulatan budaya. Di mana ruang pengembangan budaya sangat terlalu minim. Sehingga banyak kebudayaan Betawi mati suri. 

"Bahkan lebih parah lagi ada yang tidak mampu mengaktifkan lagi budaya," ucap Lutfi.

Lutfi menyebut, usulan lembaga adat dan budaya masuk dalam batang tubuh UU DKJ, akan memberikan legalitas bagi kebudayaan Betawi. Sehingga menjadikan generasi penerus tidak kehilangan jati dirinya. "Anak cucu kita tidak menjadi enceng gondok yang bisa diombang-ambingkan karena kehilangan jati diri," ungkapnya.

Sementara Cendikiawan Betawi N. Syamsudin Ch Haesy mengatakan, ada dua hal penting dalam pokok pikiran draf  RUU DKJ. Hal mendasar tersebut di antaranya mengenali kaum Betawi. Sebab, menurut dia, selama ini masyarakat Betawi terpinggirkan dari pusat pemerintahan. Bahkan sampai terjadi pergantian pimpinan pemerintahan hingga saat ini. 

"Tidak ada (pemerintah) yang mengenali kaum Betawi secara fokus dan jernih. Akibatnya, tidak memahami kaum Betawi," kata Syamsudin.

Sedangkan, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Ade Reza Hariyadi mengatakan, penerapan desentralisasi asimetris seperti di Provinsi Papua dan Aceh, merupakan perlakuan pemerintah untuk mengatasi konflik. 

"Asimetris di mana? Perlakuan kearifan lokal di Papua dengan orang asli Papua dan Aceh dengan penerapan syariah Islam," ungkapnya.

Ade melanjutkan, soal hak-hak masyarakat lokal. Dengan demikian masyarakat lokal jadi peran utama pada perencanaan pembangunan dan juga menikmati hasil pembangunan. 

"Ini yang diterapkan pada asimetris disentralisasi," ucapnya.

Lalu, lanjut dia, penerapan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pemberlakuan asimetris desentralisasi dengan memperhatikan kearifan lokal, peran sejarah. Dengan kekhususan pembentukan pemerintahan DIY. Di mana gubernur dan wakil gubernur tidak melalui proses pemilihan. 

"Ini bisa bisa menjadi model pada penerapan disentralisasi asimetris. Dan Jakarta juga disentri asimetris, karena status ibu kota negara. Kalau saya mengusulkan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui proses pemilihan," jelas Ade.

"Kalau status itu dicabut, apakah akan menerapkan disentralisasi asimetris atau menerapkan Jakarta seperti provinsi lain," imbuhnya.

Ade menegaskan, Jakarta harus tetap diberlakukan sebagai daerah otonomi khusus. Karena, secara kesejarahan dan juga historis, Jakarta berbeda dengan kota lainnya. "Peran strategis Jakarta selama ini jadi episentrum cukup kuat untuk jadi pertimbangan Jakarta jadi daerah otonomi khusus," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Betawi (KMB) Ihsan Wildan mengatakan, waktu pengesahan RUU DKJ sudah sangat singkat. Namun demikian tetap harus dikawal hingga disahkan.  

Ia menuturkan, dari draft tersebut dirumuskan ideal representasi wajah Betawi Jakarta.  "Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para senior kita yang sangat open (perhatian) dan peduli terhadap masa depan kita," ungkap Ihsan.