Puan Maharani Setujui Revisi UU Pilkada Jadi Usul Inisiatif DPR

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024. Dalam kesempatan itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyetujui RUU Usul Inisiatif Baleg DPR RI tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

"Ini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dapat disetujui menjadi RUU Usul DPR RI,” tutur Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

"Setuju,” sahut peserta rapat disambut ketuk palu Puan.

Dalam keputusan itu, ada tiga fraksi yang berbeda pendapat terkait RUU Usul Inisiatif DPR terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

"Bahwa ada tiga fraksi yang menyatakan, satu menolak, yaitu Fraksi PKS. Kemudian dari Demokrat menyatakan ada catatan dan dari PKB pun menyatakan ada catatan,” kata Puan.

"Jadi tiga hal yang disampaikan, tiga fraksi. Satu menolak, dua ada catatan,” sambungnya.

Partai NasDem sebelumnya  menolak Pilkada 2024 dimajukan pada bulan September. Menurut Ketua DPP NasDem Willy Aditya, akan terjadi kekacauan ketatanegaraan apabila pilkada dimajukan.

"Pilkada kalau kita dari fraksi Partai NasDem ketika itu dibahas di masa reses kita melakukan penolakan kita tidak ingin terjadi kekacauan ketatanegaraan maka itu di bulan November karena ingin keserentakan," kata Willy di DPR, Jakarta, Selasa (21/11).

Karena kalau pilkada digelar pada bulan September akan beriringan dengan pemilu nasional yang masih berjalan.

"Bayangkan kalau itu di bulan September, proses pemilu masih berjalan kan tiga hal penting di dalam pemilu itu adalah peserta pemilu sendiri, penyelenggara pemilu dan kandidat. Itu yang kemudian juga harus kita lihat," kata Willy.

Partai sebagai peserta pemilu juga masih fokus pada pileg. Karena bakal ada gugatan hasil pemilu. Maka itu, NasDem menolak pilkada di bulan September.

"Kami dari peserta pemilu sebagai partai politik kita masih dalam fokus pileg, itu masih ada gugatan dan segala macam. Itu yang kemudian menyuarakan keberatan dalam proses percepatan pilkada yang dilakukan," kata Willy.

Willy meminta jangan terburu-buru pilkada dimajukan. Apalagi masih ada partai yang menolak. Wacana percepatan pilkada itu pun baru dibahas pemerintah dan DPR ketika masa reses lalu.

"Ini jadi catatan kita bersama, jangan kita, ojo kesusu lah ya, itu poin utama. Dan dibalik ada tiga partai yang memberikan penolakan, yaitu NasDem PKB dan PKS ketika itu dibahas nanti ya, bukan hanya sangat terkesan. Memang dibahasnya itu masa reses, sangat dipaksakan gitu. Itu mungkin," katanya.