Cerita Menteri Bahlil Diam-Diam Temui Warga Pulau Rempang: Datang Naik Avanza hingga Jadi Imam Salat Magrib

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kembali memenuhi panggilan Komisi VI DPR guna membahas Tindak Lanjut Permasalahan lahan di Pulau Rempang — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kembali memenuhi panggilan Komisi VI DPR guna membahas Tindak Lanjut Permasalahan lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengaku, telah menemui perwakilan warga Rempang. Pertemuan itu dilakukan usai rapat bersama kementerian terkait, Pemda Kepri, BP Batam di Batam pada Sabtu 16 September 2023.

Bahlil menceritakan, usai rapat pada 16 September 2023, malam harinya ia diam-diam menemui warga Rempang. Pertemuan itu, kata dia, untuk mencari solusi terkait penolakan warga terhadap investasi di Pulau Rempang.

"Saya datang tidak membawa pejabat siapa pun, termasuk BP Batam. Saya datang sendiri pakai mobil Avanza," kata Bahlil saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI dikutip dari kanal YouTube TVR Parlemen, Senin (2/10/2023).

Saat tiba di salah satu kampung warga Pulau Rempang, Bahlil langsung menunaikan salat magrib. Bahlil mengaku, ketika itu ia diminta warga menjadi imam salat.

"Saya disuruh jadi imam di situ. Ayatnya agak panjang dikit, tapi rakaat kedua tetap ayatnya pendek," ucap Bahlil.

Usai salat, Bahlil langsung mengajak perwakilan warga Pulau Rempang berdiskusi. Ada beberapa hal yang disampaikan warga. Menurut dia, secara garis besar, warga Rempang tidak menolak investasi.

"Mereka mengatakan kiamat 5 kali pun rempang ini tidak jalan kalau tidak ada investasi. Mereka welcome," ungkap Bahlil.

Kedua, warga Rempang meminta agar Pemerintah dan investor menghargai eksistensi masyarakat Kampung Melayu. Sebab, mereka telah menempati tempat itu turun menurun. Ketiga, masyarakat rempang menolak relokasi ke pulau Galang. Kata Bahlil, mereka meminta direlokasi yang masih di kawasan Rempang.

"Mereka maunya di Kampung yang di Rempang, karena mereka orang Rempang bukan orang pulau Galang," ujar Bahlil.

Keempat, warga Rempang meminta hak-hak mereka dengan jelas. Kelima, mereka meminta agar masyarakat diikutsertakan dalam pengembangan kawasan Rempang. Artinya bukan sekedar pekerja biasa, melainkan andilnya lebih besar.

"Investasi ini bukan hanya rakyat jadi pekerja melainkan ikut mengambil bagian sebagai objek dan subjek daripada investasi itu, mungkin mereka bisa jadi pengusahanya, kontraktornya, suppliernya," kata Bahlil.

2 dari 2 halaman

Pemerintah Pegang 5 Janji Warga Pulau Rempang, Termasuk Dilibatkan Jadi Pengusaha

Bahlil Rempang — Menteri investasi Bahlil Lahadalia memberikan penjelasan penanganan konflik Rempang antara warga vs pemerintah. Foto: ajang nurdin

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan lima janji terhadap warga Pulau Rempang pasca dirinya bertemu langsung dengan masyarakat dan pemuka adat setempat beberapa waktu lalu.

Pertama, masyarakat Rempang tak ingin direlokasi ke Pulau Galang. Lalu, mereka juga tak ingin kuburan para leluhurnya ikut tergeser imbas proyek Rempang Eco-City. Selain itu, Bahlil menyebut warga Rempang juga sangat menerima investasi.

"Mereka sangat menerima investasi. Pak Darisman (tokoh adat Rempang) sampaikan ke saya, kiamat lima kali pun kampung kita enggak akan maju kalau enggak ada investasi. Sebetulnya saudara-saudara kita cukup punya respons positif, asalkan dilakukan dengan komunikasi yang baik," ujarnya dalam sesi konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Senin 25 September 2023.

Keempat, Bahlil melanjutkan, warga Pulau Rempang maunya digeser ke kampung yang juga masih di Pulau Rempang, dengan kesepakatan di Tanjung Banon.

Terakhir, mereka juga tak ingin hanya jadi pekerja dengan adanya proyek Rempang Eco-City, tapi turut dirangkul jadi pengusaha bagian dari investasi.

"Bagi saudara yang mereka punya tambak ikan, tanaman, perahu, itu juga dihitung dan dikompensasikan sesuai aturan yang berlaku. Karena itu hak rakyat, sesuai arahan Presiden, kita berlakukan," tegas Bahlil Lahadalia.