PKS Jakarta Soroti Kualitas Sanitasi di Ibu Kota, Ungkap 4.792 KK di Johar Baru Tak Punya MCK

Polusi Udara Jakarta — Heru mengatakan salah satunya menyemprotkan air dari gedung-gedung tinggi. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Karyatin menyoroti masih buruknya kualitas sanitasi di Ibu Kota. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono lantas diminta untuk mengupayakan anggaran pembuatan fasilitas umum mandi cuci kakus (MCK).

Hal ini, disampaikan Karyatin dalam Rapat Paripurna (Rapur) penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, Rabu, 13 September 2023.

"Fraksi PKS mendorong untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas sanitasi di masyarakat terutama di pemukiman padat," kata Karyatin.

Menurut Karyatin, upaya ini juga dalam rangka menurunkan angka stunting di Jakarta. Sehingga, tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development Goals atau SDGs dapat tercapai.

Karyatin menyampaikan, saat ini masih banyak rumah di pemukiman padat di Jakarta yang tidak memiliki MCK. Hal ini, menyebabkan masih banyak warga yang buang air besar di badan air atau bukan di MCK.

"Di kecamatan Johar Baru misalnya masih ada 4.792 kepala keluarga yang belum memiliki MCK," kata dia.

Pemenuhan hak atas akses air melalui sistem pipanisasi dari PAM JAYA belum dirasakan seluruh warga Jakarta. Padahal akses air lewat pipa untuk warga dan industri, berpengaruh besar pada kecepatan penurunan tanah Jakarta, yang menyebabkan Jakarta tera...

2 dari 2 halaman

Siapkan Anggaran Buat MCK Komunal

Penjual Air Bersih Keliling — Penjual memenuhi drum atau wadah penyimpanan milik pembeli dengan air bersih yang dijualnya di Kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu (30/8/2023). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Oleh sebab itu, Karyatin menilai Pemprov DKI Jakarta perlu menyiapkan anggaran untuk pembuatan MCK komunal bagi warga atau dalam bentuk septic tank komunal. Dengan ini, warga diharapkan bisa memiliki sistem sanitasi yang baik meskipun di lahan yang terbatas dengan biaya yang tidak besar.

"Pemprov DKI Jakarta bahkan bisa mengupayakan dukungan dari BUMD maupun dari Corporate SocialResponsibility (CSR) dari BUMN dan perusahaan swasta besar di Jakartauntuk pembangunan MCK komunal atau septic tank komunal tersebut sehingga beban pembiayaan dari APBD tidak terlalu besar," ujar Karyatin.